Penegakan Perda, Penjual Miras Oplosan di Bantul Didenda Rp5 Juta
Penjual miras tanpa izin di Bantul dijatuhi denda Rp5 juta. Satpol PP tegaskan penindakan terus dilakukan.
Layanan vaksinasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di UPT wilayah Wonosari-Ist
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY, Budi Argap Situngkir, melaksanakan kunjungan kerja ke Wonosari. Kakanwil memantau pelaksanaan vaksinasi dosis kedua bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di UPT wilayah Wonosari.
Vaksinasi dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Wonosari, Jumat (10/9/2021). Vaksin dosis kedua diberikan kepada WBP Lapas Wonosari dan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Yogyakarta.
Pelaksanaan vaksinasi ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. Budi Situngkir mengatakan vaksinasi kepada WBP itu turut mendukung percepatan program vaksinasi nasional.
"Kita dukung program percepatan vaksinasi. Kita dorong terus dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan supaya seluruh warga binaan bisa vaksin semua secepatnya," ujar Budi Situngkir.
Selain memantau pelaksanaan vaksinasi bagi WBP, Kakanwil Budi Situngkir juga melakukan pengecekan langsung di lima satuan kerja untuk memastikan seluruh satker aman dari potensi kebakaran. Kelima satker yang dipantau yakni Lapas Kelas IIB Wonosari, LPP Kelas IIB Yogyakarta, LPKA Kelas II Yogyakarta, Bapas Kelas II Wonosari, dan Rupbasan Kelas II Wonosari. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penjual miras tanpa izin di Bantul dijatuhi denda Rp5 juta. Satpol PP tegaskan penindakan terus dilakukan.
Bedah buku Homepower di Jogja tekankan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan dan dorong budaya literasi masyarakat.
UMKM Gunungkidul didorong manfaatkan media sosial untuk pemasaran digital guna meningkatkan omzet dan daya saing usaha.
Solusi Bangun Indonesia operasikan fasilitas ekspor semen di Tuban, targetkan pasar AS dan global.
PMII DIY mendorong mahasiswa memperkuat analisis kebijakan publik agar gerakan kampus lebih strategis dan berdampak bagi masyarakat.
PPDB Jogja 2026 disorot DPRD Kota Yogyakarta. Disdikpora diminta menutup celah titip KK dan memperkuat verifikasi data kependudukan.