Kustini Minta Calon Lurah di Sleman Bersaing Sportif dan Menghindari Politik Uang

Harianjogja.com, SLEMAN- Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengingatkan agar para calon lurah yang mengikuti pemilihan lurah (Pilur) serentak 31 Oktober besok, tidak bermain politik uang.

Kustini juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda dengan tawaran oknum-oknum yang memberikan uang untuk memilih calon tertentu. "Pilur bukan hanya bicara soal siapa calonnya. Tapi program apa yang akan dilakukan untuk memajukan kalurahan. Saya rasa masyarakat sudah cermat dan cerdas dalam menentukan hal itu. Dan tidak tergoda (uang)," kata Kustini, Jumat (29/10/2021).

Selain politik uang, ia juga mengingatka pelaksanaan Pilur diselenggarakan dengan hati-hati. Pasalnya, setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak bisa berpotensi menyebabkan penularan virus covid-19. "Yang harus diperhatikan bagaimana jangan sampai ada penularan. Karena mau tidak mau pasti ada keramaian. Dan itu yang harus diperhatikan baik oleh penyelenggara, petugas maupun satgas di wilayah masing-masing," jelas Kustini.

Kustini berharap pesta demokrasi tingkat Kalurahan tersebut dapat berjalan sehat. Pihak penyelenggara harus membuat rencana dan skenario mitigasi yang aman dan tidak menimbulkan kerumunan. "Yang pasti semua sudah disiapkan prokesnya. Tinggal kita semua saling jaga. Agar semua masyarakat yang terlibat tetap sehat," terang Kustini.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sleman, Budiharjo mengatakan larangan menggunakan politik uang sudah diatur dalam tata tertib dan itu sudah diketahui oleh seluruh calon. Dia berharap proses Pilur berjalan lancar dan tidak ternodai oleh aksi-aksi yang tidak terpuji.

BACA JUGA: Pemerintah Ajak Semua Pihak Bersama-sama Cegah Perkawinan Anak

Setelah putusan MK yang menentukan calon lurah maksimal tiga periode, kata Budi, Sleman menggelar Pilur serentak di 33 kalurahan dengan 104 kandidat. Adapun jumlah TPS tercatat 871 TPS dengan 91 TPS keliling. "Untuk jumlah pemilih sebanyak 322.433 pemilih. Ini sudah dikurangi Selomartani dan Sumberarum," katanya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Sleman, Abdul Karim Mustofa mengatakan secara regulasi Bawaslu tidak menangani pengawasan pelaksanaan Pilur. Meskipun begitu, Bawaslu bersama relawan akan memantau jalannya Pilur di 33 kalurahan.

Hasil pemantauan tersebut, kata Karim, akan digunakan untuk riset sederhana yang hasilnya akan dijadikan bahan masukan serta evaluasi pelaksanaan Pilur di Sleman. "Bawaslu memang tidak konsen di Pilur karena tidak ada kewenangan pengawasan Pilur untuk bawaslu. Namun demikian penguatan di lapangan beberapa hal kami lakukan. Seperti sosialisasi anti politik uang di desa Trimulyo dan Sardonoharjo. Dan secara pribadi kami mengajak calon untuk tidak politik transaksional," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News