Kawal Pelaksanaan Anggaran, Kanwil DJPB DIY Gelar One on One Meeting

Harianjogja.com, JOGJA-– Sampai dengan bulan Oktober 2021, sebanyak 19,8% satker di lingkup Kanwil DJPB Provinsi D.I. Yogyakarta memeroleh nilai kurang dan 16,1% memiliki nilai cukup untuk indikator pelaksanaan anggaran dalam kriteria efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Memperhatikan bahwa salah satu indikator efektivitas pelaksanaan kegiatan adalah penyerapan anggaran, kondisi ini dapat diartikan bahwa memasuki triwulan IV tahun 2021 masih terdapat satker dengan penyerapan belanja yang tidak optimal, yang diidentifikasi melalui kendala umum dan tematik. Kendala pelaksanaan anggaran secara umum meliputi: perencanaan dan penganggaran, proses pencairan, persyaratan kegiatan, pengadaan dan infrastruktur, regulasi dan mekanisme, koordinasi, SDM pengelola keuangan, force majeur, kemampuan satker dan keterbatasan dalam eksekusi kegiatan, tindak lanjut audit, dan kinerja lainnya. Sementara itu, kendala tematik berupa anggaran yang berpotensi tidak terserap berdasarkan jenis belanja (terutama belanja barang dan belanja modal).

Dalam rangka mengawal akselerasi belanja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021 pada hari Senin, 15 November 2021 yang diikuti 24 Satuan Kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta.

BACA JUGA: Jokowi Kenakan Outfit Rp3,7 Juta Karya Anak Bangsa di Sirkuit Mandalika, Ini Rinciannya

Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran kesiapan K/L dalam melaksanakan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) dan mitigasi risiko masalah yang mungkin terjadi berdasar permasalahan yang terjadi di akhir TA 2020 dan potensi masalah yang terlihat saat ini.

Pendalaman juga dilakukan terhadap penyelesaian program prioritas dan belanja penting K/L di sisa dua bulan terakhir TA 2021, termasuk kelancaran penyelesaian seluruh administrasi, ketercapaian target realisasi proses penagihan belanja, serta realisasi dari target capaian output.

Beberapa mitigasi yang dilakukan satker untuk mengawal pelaksanaan anggaran antara lain memantau progres penyelesaian pekerjaan yang masih berjalan agar tetap memenuhi batas-batas waktu penyampaian kontrak dan SPM, segera menyelesaikan pagu minus melalui mekanisme revisi, melakukan pemutakhiran POK jika diperlukan, dan menguatkan pengawasan proses pelaksanaan anggaran. (**)

#KanwilDJPbDIY#DJPbYogyakarta
#DJPbHAnDAL

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News