Lurah se-DIY Diperkuat, Sultan Minta Dana Desa Bebas Korupsi
Sultan HB X tekankan transparansi dan akuntabilitas dana kalurahan di Jogja. Lurah diminta cegah korupsi dan tingkatkan kesejahteraan.
KPU Sleman menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (RDPHP) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024, , di The Alana Hotel & Resort/ist KPU Sleman, Rabu (5/4/2023) malam. (Harian Jogja/Lugas Subarkah)
Harianjogja.com, SLEMAN—KPU Sleman menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (RDPHP) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024, Rabu (5/4) malam. Jumlah DPS Sleman sebanyak 850.838.
Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi, menjelaskan rekapitulasi sudah berjalan dengan lancar di tingkat kalurahan maupun kapanewon, sehingga diharapkan dapat mengakomodasi seluruh warga yang telah mempunyai hak untuk memilih.
“Dalam rapat pleno ini kami merekapitulasi DPHP dan DPS tingkat kabupaten, selanjutnya ke tingkat provinsi dan setelah itu masih menerima tanggapan dari masyarakat dari tingkat PPS [Panitia Pemungutan Suara] sampai dengan KPU RI secara berjenjang sehingga nantinya akan menjadi DPT [Daftar Pemilih Tetap],” ujarnya, Kamis (6/4) .
Hasil rapat pleno ini meliputi di tingkat kabupaten, terdapat 3.446 Tempat Pemungutan Suara (TPS), 413.026 pemilih laki-laki, 437.812 pemilih perempuan dengan total DPS 850.838. Adapun rincian per kapanewon meliputi Berbah sebanyak 179 TPS dan 43.112 DPS, Cangkringan 104 TPS dan 24.523 DPS, Depok 419 TPS dan 99.430 DPS, Gamping 285 TPS dan 73.858 DPS.
Lalu Godean ada 215 TPS dan 55.000 DPS, Kalasan 261 TPS dan 65.942 DPS, Minggir 117 TPS dan 25.675 DPS, Mlati 283 TPS dan 72.588 DPS, Moyudan 118 TPS dan 26.583 DPS, Ngaglik 396 TPS dan 76.827 DPS, Ngemplak 184 TPS dan 25.220 DPS.
Kemudian Pakem 127 TPS dan 15.532 DPS, Prambanan 176 TPS dan 41.941 DPS, Seyegan 157 TPS dan 40.189DPS, Sleman 219 TPS dan 54.140 DPS, Tempel 177 TPS dan 42.307 DPS, Turi 119 TPS dan 29.343 DPS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X tekankan transparansi dan akuntabilitas dana kalurahan di Jogja. Lurah diminta cegah korupsi dan tingkatkan kesejahteraan.
Mendagri Tito Karnavian menyebut aturan gaji kepala daerah yang berlaku sejak 2000 akan direvisi agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kinerja daerah.
Pemkot Jogja akan menertibkan plang Jalan Malioboro yang dipasang tanpa izin resmi. Plang dekorasi tetap diperbolehkan selama bukan berfungsi sebagai rambu ja
AS menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan Iran dan delapan kapal tanker terkait dugaan skema pemerasan kapal di Selat Hormuz.
Delegasi DUN Sabah mempelajari tata kelola Keistimewaan DIY dan Dana Keistimewaan sebagai rujukan kewenangan khusus pemerintahan daerah.
Panitia Jogja Halal Festival (JHF) #3 resmi meluncurkan Jogja Halal Festival #3 Tahun 2026 di Ruang Bangsal Mataram, Lantai 2, Kantor Perwakilan Bank Indonesia