Advertisement
Kejati DIY: Kasus Mafia Tanah Kas Desa Terstruktur dan By Design
Ilustrasi. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kepala Kejati DIY Ponco Hartanto menilai kasus mafia tanah di DIY terstruktur.
"Masalah korupsi enggak mungkin tunggal, dan di tempat lain saya kira bisa kami temukan. Di Jogja mafia tanah ini masif, terstruktur, dan by design," katanya, Senin (22/3/2023).
Advertisement
Hingga saat ini, dia menyampaikan telah ada lebih dari 40 saksi yang diperiksa. Salah satu pejabat di Sleman serta aparat Kapanewon Depok juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Saat ini menurut Ponco, instansinya baru mendalami kasus pemanfaatan TKD tanpa izin di Caturtunggal. Pengusutan dugaan penyalahgunaan TKD di kalurahan lain masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat DIY.
"Kalau harapan saya, LHP tanah kas desa segera diserahkan ke kami agar mesin enggak dingin," ucapnya.
Class Action
Di sisi lain, korban mafia tanah kas desa akan mengajukan gugatan class action atas kasus yang menimpa mereka. Para korban penyalahgunaan TKD itu sudah mengajukan pendampingan hukum ke Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Proklamasi 45.
Pelaksana Lapangan LKBH Universitas Proklamasi 45, Ana Riana, mengatakan sudah ada sekitar 190 korban tanah kas desa (TKD) yang mengirimkan aduan.
Jumlah ini menurutnya masih akan bertambah lagi. "Masih ada tambahan lagi. Rencana pekan depan kami akan adakan konferensi pers lagi dengan mendatangkan korban," ujarnya saat, Senin.
Para korban tersebut adalah konsumen dari hunian dan bangunan usaha yang didirikan di bermacam tanah kas desa, tetapi mayoritas adalah konsumen dari usaha di tanah kas desa di Pakem, Sleman. Jumlahnya 183 orang. "Yang sudah terorganisasi dengan baik di situ [Pakem], yang lain masih misah-misah," ungkapnya.
Fokus pendampingan dari LKBH UP45 adalah mendampingi para korban kasus tanah kas desa yang telah membayar sejumlah uang ke developer. "Bisa kami pidanakan si pengembang. Kami juga akan mengajukan gugatan perdata," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sleman Panen 6,3 Hektar Lahan Pertanian Padi Organik Varietas Sembada Merah
Belum Ditemukan Beras Oplosan, Pemda DIY dan Kepolisian Tingkatkan Pengawasan
Lurah Tamanmartani Sleman Keluhkan Sampah Kiriman dari Selokan Mataram Hulu
Advertisement
Biro PIWPP Rumuskan Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di DIY
Pemkab Bantul Dorong Profesionalisme Koperasi
Perpustakaan Sekolah di Bantul Belum Punya Pustakawan Profesional
Daftar Jumlah PHK di Daerah Istimewa Yogyakarta Tiap Kabupaten dan Kota per Juni 2025
Kepala Pilar Tol Jogja-Solo Ditargetkan Selesai Dikerjakan Agustus 2025
Advertisement
Lulusan Sarjana Jadi Pengangguran Terbanyak Kedua di Bantul
Banyak Sekolah Negeri di Kulonprogo Kekurangan Siswa, Bupati Ajukan Opsi Regrouping
Disdikpora Kulonprogo Belum Terima Laporan Penutupan SMP Maarif Yani, Ini Tanggapan Pihak Yayasan
Polisi Ringkus Pelaku Penggelapan Sepeda Motor di Mergangsan Jogja
Hingga Juli 2025, Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK, JKP dan Jobfair Perlu Dioptimalkan
Advertisement
Diteriaki Klitih, Remaja di Bantul Dianiaya dan Diseret ke Polsek oleh Sekelompok Orang Bermobil
Berita Pilihan
Advertisement
Klarifikasi GoTo Terkait Mantan Petingginya Terseret Dugaan Korupsi Chromebook
Advertisement
Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo Tersedia di PJR Temon, Selasa 15 Juli 2025
- Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
- Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
- Jadwal dan Tarif Bus DAMRI Jogja-Semarang PP
- Jadwal, Tarif, dan Rute DAMRI ke Bandara YIA, Purworejo, Kebumen, dan Magelang
Advertisement
Advertisement
