Advertisement

Penetapan UMK DIY Disnakertrans Melibatkan Buruh, Tata Cara Penetapan Tunggu Kemenaker

Triyo Handoko
Senin, 16 Oktober 2023 - 20:37 WIB
Maya Herawati
Penetapan UMK DIY Disnakertrans Melibatkan Buruh, Tata Cara Penetapan Tunggu Kemenaker Ilustrasi uang rupiah / Antara

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJADinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY telah menerima usulan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2024 dari serikat pekerja.

Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi mengatakan saat ini Disnakertrans DIY menunggu keputusan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait dengan tata cara penetapan UMK. Tiga tahun terakhir penetapan UMK dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Kemnaker (Permenaker) No.18/2022 tentang Penetapan Upah.

Advertisement

Prinsipnya penetapan UMK dengan dua produk hukum itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi di suatu wilayah. “Bedanya mungkin rumusan perhitungannya, sehingga kami masih menunggu dalam penetapan UMK nanti itu pakai apa tata caranya, tentu harus sesuai regulasi dan keputusan yang ada,” jelas Aria, Senin (16/10/2023).

Aria menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dijadikan dasar penetapan UMK bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Yang mengeluarkan badan resmi yaitu BPS, sehingga terjaga akurasi dan data yang ada. Rilis BPS terkait itu juga baru akan disampaikan November mendatang, kami juga masih menunggu," katanya.

Soal usulan serikat pekerja, Aria mengatakan didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL) sedangkan tiga tahun terakhir dengan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Meskipun demikian, usulan-usulan tersebut tetap akan dikaji lagi oleh Disnakertrans sambil menunggu keputusan Kemenaker. "Tentu kami juga akan melibatkan pekerja atau serikat buruh dalam menetapkan UMK 2024 ini," katanya.

BACA JUGA: Pemda DIY Keluarkan Pergub Reformasi Kalurahan, Fokus Garap Akuntabilitas dan Kesejahteraan

Pelibatan pekerja dalam penetapan UMK 2024 melalui Dewan Pengupahan DIY. "Sama seperti sebelum-sebelumnya pekerja akan dilibatkan dengan Dewan Pengupahan, tidak hanya pekerja di Dewan Pengupahan ini juga ada pengusaha dan kalangan akademisi," terangnya.

Aria juga menegaskan UMK ini prinsipnya untuk pekerja yang masih menjalani pekerjaannya dalam rentan belum ada setahun.

"Kalau lebih dari setahun kami juga mendorong perusahaan untuk menerapkan struktur dan skala upah yang memadai, agar pekerja juga mendapatkan kelayakan upah sesuai pekerjaannya," katanya.

Sebelumnya, berbagai serikat dan organisasi pekerja di Bumi Mataram yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indoensia (MPBI) DIY mengusulkan kenaikan UMK tiap kabupaten/kota yang cukup signifikan.

Usulan MPBI DIY itu UMK untuk Kota Jogja sebesar Rp4,13 juta, lalu Sleman 4,09 juta, kemudian Bantul sebanyak Rp3,7 juta, selanjutnya Kulon Progo Rp3,59 juta, dan terakhir Gunungkidul minimal Rp3,16 juta.

Usulan UMK 2024 di DIY itu didasarkan MPBI dari survei KHL yang mereka lakukan dimana faktor kenaikan harga bahan pokok yang mereka tinjau di pasar-pasar di Bumi Mataram jadi sebab kenaikannya.

“Jika UMK 2024 di kabupaten/kota DIY tidak sesuai itu maka kemungkinan pekerja di Daerah Istimewa ini hidup tak layak,” kata Koordinator MPBI DIY, Isryad Ade Irawan, Rabu (11/10/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Megaproyek Pembangunan IKN, Jokowi: Untuk Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

News
| Rabu, 29 November 2023, 20:57 WIB

Advertisement

alt

BOB Golf Tournament 2023 Jadi Wisata Olahraga Terbaru di DIY

Wisata
| Minggu, 26 November 2023, 23:57 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement