Tak Beranjak, Target PAD Pariwisata Bantul Tahun 2025 Sebesar Rp49 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bantul dan Komisi B DPRD Bantul akhirnya bersepakat jika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi tiket masuk objek pariwisata pada 2025 tetap Rp49 miliar.

Meskipun, pada 2024, dengan target PAD dari pariwisata yang sama, yakni Rp49 miliar, Dispar Bantul hanya mampu mencapai Rp26 miliar. 

"Hasil rapat kemarin dengan Komisi B, target PAD dari retribusi tiket masuk objek pariwisata di 2025 tetap Rp49 miliar. Kami sebenarnya sudah mengajukan penurunan, namun hasilnya tetap ditarget Rp49 miliar," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bantul Saryadi ditemui Rabu (20/11/2024).

BACA JUGA: Punya Peran Penting, Pemda DIY Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di DIY

Menurut Saryadi, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah. Salah satunya adalah memindahkan sebanyak 9 tempat pemungutan retribusi (TPR) ke pantai selatan (Pansela) Bantul dari yang semula 7 TPR di utara Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ke selatan JJLS dengan anggaran sekitar 900 juta.

"Walaupun masih dalam bentuk bangunan TPR sementara, belum permanen. Karena memang anggarannya belum tersedia untuk permanen. Sambil kami menunggu izin," lanjut Saryadi.

Menurut Saryadi dengan pemindahan TPR tersebut diharapkan mampu menekan angka kebocoran PAD dari retribusi tiket masuk objek pariwisata pansela Bantul. Hal ini mengacu kepada banyaknya kebocoran PAD dari  retribusi tiket masuk objek pariwisata sebelum dipindahkan.

"Memang sampai saat ini kami belum bisa antisipasi banyaknya wisatawan yang masuk melalui jalan tikus ke Pansela Bantul. Karena memang ada keterbatasan personel di tempat kami. Namun, kami berharap dengan adanya pemindahan TPR ini bisa sedikit banyak menekan angka kebocoran," jelasnya.

Selain itu, langkah dari Dispar Bantul untuk menekan adanya kebocoran PAD dari retribusi tiket masuk objek pariwisata pansela Bantul adalah dengan mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah kalurahan Parangtritis. Sejauh ini, sudah dua tahun, ada kerja sama pengelolaan TPR antara Dispar Bantul dengan pemerintah kalurahan Parangtritis.

"Untuk pemungutan retribusi tiket masuk objek pariwisata di Pantai Parangtritis kan selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Parangtritis pada malam hari," paparnya.

Bahkan, Saryadi, meyebut strategi menggandeng Pemerintah Kalurahan Parangtritis tersebut hasilnya lebih efektif. Dan, saat ini Pemerintah Kalurahan Parangtritis juga berminat untuk mengelola TPR Parangtritis pada siang dan malam hari.
"Dan ini ke depan akan kami bahas lebih lanjut dengan pemerintah daerah," ungkapnya.

Ketua Komisi B DPRD Bantul Arif Haryanto mengungkapkan pihaknya memang menargetkan retribusi tiket masuk objek pariwisata di 2025 hanya Rp49 miliar atau sama dengan 2024. Asumsinya, jika di 2023 dengan penerapan tiket baru didapatkan Rp26 miliar, maka di 2025 harus bisa diatasnya.

"Berdasarkan statistik minimal sampai Rp36 miliar, didasarkan kunjungan di 2022, dan juga di 2023. Tapi itu kan estimasi. Nah, apakah diturunkan atau tidak, ranahnya di bandan anggaran. Karena itu kan tidak mungkin diturunkan juga, karena belanjanya juga sudah tercatat," jelasnya.

Arif juga mengungkapkan jika di 2024 kemarin, Dispar juga sempat meminta agar target diturunkan retribusi tiket masuk objek pariwisata sampai di angka Rp37 miliar. Akan tetapi, dari Komisi B tetap meminta agar Dispar mencoba dan mengusahakan mencapai target Rp49 miliar.

"Kalau Rp37 miliar kan itu sama persis dengan jumlah pengunjung sebelumnya dikalikan Rp15.000. Kan, kalau ada perlakuan, seperti destinasi dibuat menarik, maka ketemu angka Rp49 miliar," papar Arif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News