Advertisement
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Jogja Berpatroli Cegah Praktik Politik Uang
Foto ilustrasi uang rupiah / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja berencana menggencarkan patroli pengawasan selama masa tenang Pilkada 2024 untuk mencegah praktik politik uang.
Ketua Bawaslu Kota Jogja Andie Kartala saat apel siaga pengawasan masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara Pilkada 2024 di Jogja, Jumat, mengatakan politik uang menjadi potensi pelanggaran yang cukup tinggi di masa tenang.
Advertisement
"Kami akan keliling di wilayah memastikan tidak ada pergerakan-pergerakan dari tim paslon maupun pihak-pihak lain yang berupaya melakukan 'money politics'," ujar Andie, Jumat (22/11/2024).
Untuk mendukung pengawasan, Bawaslu Kota Jogja mengerahkan sebanyak 651 pengawas tps, 45 pengawas kelurahan, dan 42 panitia pengawas kecamatan (panwascam).
"Semua pengawas pemilu (pilkada) di masa tentang akan melakukan patroli ke lingkungan tps, kecamatan dan kelurahan, secara bergantian. Ini paling tidak, meminimalkan pergerakan politik uang di wilayah-wilayah," ujar dia.
Bawaslu Kota Jogja juga siap menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran pilkada, termasuk politik uang di posko-posko pengaduan.
Andie memastikan menjelang masa tenang pIlkada mulai 23 November hingga 26 November 2024, Bawaslu Kota Jogja melakukan konsolidasi dan koordinasi terkait antisipasi potensi-potensi pelanggaran.
BACA JUGA: Status Siaga Darurat Bencana DIY Diperpanjang hingga 2 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja Nindyo Dewanto mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama masa tenang Pilkada Kota Jogja 2024.
Selain politik uang, menurut dia, di masa tenang juga rawan terjadi potensi pelanggaran berupa kampanye terselubung dan penyebaran hoaks.
Menurut dia, pilkada tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, akan tetapi juga wujud nyata dari partisipasi rakyat dalam membangun masa depan Kota Jogja.
"Oleh karena itu, menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada menjadi tanggung jawab bersama," ujar Nindyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Lokakarya Kamus Kristik, Masyarakat Diajak Membuat Aksesori Abdi Dalem Kraton Jogja
PSS Sleman Vs Persija Jakarta, Skor Sementara 1-1
Kepemilikan Ilegal Satwa Dilindungi di DIY Diincar Polda DIY dan BKSDA, Operasi Dilakukan Senyap
Bawaslu Corner Diluncurkan di Perpustakaan Bantul, Tingkatkan Pendidikan Demokrasi Anak Muda
Advertisement
Transformasi Digital Efisienkan Pelayanan Publik
Workshop Kain Perca Hingga Fashion Show Anak Meriahkan The Lokstop #4 Hari Kedua
BI DIY Diharapkan Bangun Ekonomi Inklusif dan Adaptif
Kemantren Umbulharjo Bentuk Paguyuban Transporter untuk Mendukung Wilayah Bebas Sampah
Task Shifting di Dunia Medis Jadi Solusi di Daerah 3T
Advertisement
Pemda DIY Pastikan Uang Nasabah BUKP Kembali
UU Kesehatan 2023 Dinilai Persempit Peran Apoteker dan Hambat Akses Layanan Masyarakat
Rumah Warga Sedayu Bantul Terbakar, Dua Jam Baru Bisa Dipadamkan
Dampak Banjir di Sleman, Sejumlah Rumah hingga Jalan Terendam Banjir, Motor dan Sepeda Ikut Hanyut
Apel Akbar Perdana BAMUSKAL Bantul, Tegaskan Sinergi dan Bukan Oposisi Pemerintah Kalurahan
Advertisement
Hujan Deras Sebabkan Kerusakan di Beberapa Wilayah, BPBD DIY: Sleman Paling Parah
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Status Geopark Kaldera Toba Terancam Dicabut UNESCO, DPR Ingatkan Pemerintah
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Sleman dan Kejari Teken MoU untuk Tingkatkan Kolaborasi Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Hukum
- Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Titik di Sleman Terendam Banjir
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Sabtu 17 Mei 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu hingga Purwosari
- 85 KK di DIY Antre Ingin Jadi Transmigran
- Anggaran 350 Juta Siap, Perbaikan SDN Kledokan Dimulai Rabu 28 Mei 2025
Advertisement
Advertisement
