Advertisement
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Jogja Berpatroli Cegah Praktik Politik Uang
Foto ilustrasi uang rupiah / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja berencana menggencarkan patroli pengawasan selama masa tenang Pilkada 2024 untuk mencegah praktik politik uang.
Ketua Bawaslu Kota Jogja Andie Kartala saat apel siaga pengawasan masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara Pilkada 2024 di Jogja, Jumat, mengatakan politik uang menjadi potensi pelanggaran yang cukup tinggi di masa tenang.
Advertisement
"Kami akan keliling di wilayah memastikan tidak ada pergerakan-pergerakan dari tim paslon maupun pihak-pihak lain yang berupaya melakukan 'money politics'," ujar Andie, Jumat (22/11/2024).
Untuk mendukung pengawasan, Bawaslu Kota Jogja mengerahkan sebanyak 651 pengawas tps, 45 pengawas kelurahan, dan 42 panitia pengawas kecamatan (panwascam).
"Semua pengawas pemilu (pilkada) di masa tentang akan melakukan patroli ke lingkungan tps, kecamatan dan kelurahan, secara bergantian. Ini paling tidak, meminimalkan pergerakan politik uang di wilayah-wilayah," ujar dia.
Bawaslu Kota Jogja juga siap menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran pilkada, termasuk politik uang di posko-posko pengaduan.
Andie memastikan menjelang masa tenang pIlkada mulai 23 November hingga 26 November 2024, Bawaslu Kota Jogja melakukan konsolidasi dan koordinasi terkait antisipasi potensi-potensi pelanggaran.
BACA JUGA: Status Siaga Darurat Bencana DIY Diperpanjang hingga 2 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja Nindyo Dewanto mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama masa tenang Pilkada Kota Jogja 2024.
Selain politik uang, menurut dia, di masa tenang juga rawan terjadi potensi pelanggaran berupa kampanye terselubung dan penyebaran hoaks.
Menurut dia, pilkada tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, akan tetapi juga wujud nyata dari partisipasi rakyat dalam membangun masa depan Kota Jogja.
"Oleh karena itu, menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada menjadi tanggung jawab bersama," ujar Nindyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gegara Ikuti Google Map, Xenia Nyungsep ke Jurang Perbukitan Menoreh Kulonprogo
Viral Penumpang KA Sancaka Dilempar Batu di Jalur Daop 6 Jogja, Pelaku Belum Tertangkap
DPRD DIY Bahas Sejumlah Raperda Strategis
Debt Collector Ditabrak hingga Patah Tulang dan Viral Narasi Tabrak Lari di Gamping, Begini Kronologinya
Advertisement
Rencana Pengoperasian Trans Jogja ke Gunungkidul, Ini Hasil Kajian Tarifnya
Pengemis Viral di Perempatan Bakulan Diamankan Satpol PP Bantul, Diduga Hasilkan Ratusan Ribu per Hari
Ada Dugaan Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Begini Tanggapan Pemkab Gunungkidul
Satu Rumah Sengketa di Lempuyangan Akhirnya Dieksekusi, Penghuni Tidak Dapat Kompensasi
Delapan Lowongan PPPK di Gunungkidul Tidak Terisi, Begini Alasannya
Advertisement
Harga Beras Premium di Bantul Naik, Dijual Rp12.000 hingga Rp13.800 Tergantung Jenis
Pelemparan Batu KA Sancaka Relasi Jogja-Surabaya, Dua Penumpang Korban Dapat Asuransi dan Perawatan Medis
Catat! Ini Ini Kalender Event di Jogja Selama Juli 2025
Koperasi Desa Merah Putih Sidoluhur Sleman Berdayakan Difabel
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
DPR RI: RUU KUHAP Berisi 334 Pasal dengan 10 Substansi Perubahan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kalurahan Tegalpanggung Jogja Kelola Sampah Organik dengan Biopori
- Rental Motor di Sleman Kebanjiran Order Saat Libur Panjang
- Tempat Relokasi Parkir ABA, Jukir Sebut Libur Sekolah Tak Berdampak Signifikan
- Budi Daya Kedelai Hitam di Gunungkidul Mencapai 68 Hektare
- Malioboro Bakal Bebas Kendaraan Bermotor Sepanjang Waktu, Skenario Digodok Dishub Jogja
Advertisement
Advertisement
