Minat Warga Manfaatkan Layanan Kependudukan di Bantul Saat Pilkada Minim

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul mengklaim jumlah masyarakat yang menggunakan layanan kependudukan pada saat gelaran Pilkada 2024, Rabu (27/11/2024) lalu sangat minim.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bantul Kwintarto Heru Prabowo mengatakan, pada saat gelaran Pilkada 2024, Rabu (27/11/2024) lalu pihaknya membuka layanan kependudukan, tujuannya sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya penyelenggaraan Pilkada.

BACA JUGA: Pemenang Pilkada Bantul Ditetapkan Berdasarkan Hasil Real Rekapitulasi Suara pada Awal Desember

Apalagi KTP merupakan kartu yang wajib dibawa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi para pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Hanya saja belum semua warga memiliki kartu tersebut dengan berbagai alasan. Ada yang karena baru berumur 17 tahun di hari tersebut, belum melakukan perekaman, perubahan status, kartu hilang, NIK tidak terbaca dan lainnya.

”Sehingga dengan layanan ini, warga yang belum memiliki KTP-el dapat melakukan perekaman dan pencetakan dan tidak kehilangan hak pilihnya,” katanya, Sabtu (30/11/2024).

Oleh karena itu, Kwintarto menyatakan ada tiga layanan kependudukan yang dibuka pada Rabu (27/11/2024), yakni perekaman KTP, pencetakan KTP dan aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital). Layanan tersebut dibuka mulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

“Pada hari itu, ada 8 orang yang mencetak e-KTP, 5 orang melakukan perekaman e-KTP. Lalu ada 6 orang melakukan konsultasi, enam orang aktivasi IKD dan 22 orang cetak biodata WNI,” katanya.

Sementara Ketua KPU Bantul Joko Santosa mengatakan, jika angka partisipasi pemilih pada Pilkada Bantul 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan Pilkada Bantul 2020. Dari rekap perhitungan suara untuk 15 kapanewon yang telah masuk, KPU mencatat angka partisipasi pada Pilkada Bantul 2024 mencapai 75,9%. Padahal, pada Pilkada Bantul 2020, angka partisipasi pemilih mencapai 82%.

“Kami menduga hal ini dikarenakan banyaknya warga ber-KTP Bantul yang ada di luar Bantul enggan pulang, karena pelaksanaan Pilkada pada November. Sementara mereka kemungkinan pulang pada Desember," kata Joko.

Selain itu, Joko menduga penurunan angka partisipasi pemilih juga disebabkan adanya berita hoaks yang berkembang jelang pencoblosan. Karena berita hoaks tersebut maka para pemilih enggan dan malas datang ke TPS. "Tapi ini kan baru 15 kapanewon yang masuk. Msih ada dua kapanewon, kami berharap nanti angka partisipasi pemilih secara total bisa mencapai 78 persen," jelas Joko.

Menurut Joko, KPU Bantul sejatinya telah melakukan sosialisasi secara masif, terutama untuk pemilih pemula. Bahkan sosialisasi itu menggandeng banyak segmen khususnya Gen-Z, para difabel, kelompok rentan hingga pelibatan komunitas-komunitas yang ada di Bantul. Termasuk juga bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Bantul agar pemilih pemula bisa segera terlayani dan bisa mencoblos.

“Untuk pemilih pemula kami ada Pemilos untuk pemilihan Ketua OSIS. Dan, saat pencoblosan kemari kan sekolah dan masyarakat juga diliburkan," ujar dia.

Penurunan angka partisipasi juga diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho. Didik menyebut angka partisipasi pemilih di beberapa TPS yang berada di kisaran 70%-75%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News