Anggaran Makan Bergizi Gratis Tahap Pertama Dianggarkan Rp14,1 Miliar

Newswire

Selasa, 07 Januari 2025 - 18:47 WIB

Ujang Hasanudin

Anggaran Makan Bergizi Gratis Tahap Pertama Dianggarkan Rp14,1 Miliar

Makan siang bergizi gratis. / Foto Ilustrasi Freepik

Harianjogja,com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menganggarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap pertama sebesar Rp14,4 miliar dari total kebutuhan Rp29,5 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo Taufik Amrullah di Kulonprogo Selasa mengatakan, kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis dari APBD 2025 sekitar Rp29,5 miliar, yang tersedia Rp14,4 miliar, kekurangannya yang sekitar Rp15,1 miliar.

Rancangan APBD 2025 tersebut sudah dievaluasi dan disetujui oleh Gubernur DIY pada 30 Desember 2024 lalu. Rancangan tersebut sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

"Berdasarkan rancangan APBD 2025 Kulon Progo, Rp 14,4 miliar diambil dari pos Belanja Tak Terduga. Sedangkan kekurangan sekitar Rp15,1 miliar diambil dari pemangkasan anggaran untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Taufik, Selasa (7/1/2025)

Ia mengatakan, setiap OPD harus memangkas anggaran belanjanya sampai 11 persen untuk pelaksanaan program MBG. Pemangkasannya diatur oleh masing-masing OPD.

"Proses pemangkasannya mengacu pada pedoman dari badan perencanaan pembangunan daerah -Bappeda-," katanya.

Taufik menyatakan, alokasi Rp29,5 miliar tersebut bisa tercapai untuk program MBG. Namun jika masih dirasa kurang mencukupi, maka refocusing perlu kembali dilakukan.

Pemkab Kulon Progo masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan (juklak) program MBG dari pusat. Selama masih menunggu, dana untuk program tersebut kini diparkirkan sementara di pos BTT.

"Nanti kalau sudah ada juknis dan juklaknya, baru akan digeser ke OPD yang berwenang menangani program MBG," kata Taufik.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo Aris Syarifuddin mengakui program MBG membebani OPD dengan adanya pemangkasan anggaran. Namun demikian, ia memastikan proses tersebut sudah melewati pembahasan.

"Yang jelas kami sudah memastikan bahwa program-program prioritas tetap bisa berjalan," kata Aris.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara