KSSK: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Konflik Geopolitik
"Memasuki triwulan II 2026, tekanan eksternal kembali meningkat seiring eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, volatilitas pasar keuangan global.
BPS Kota Jogja bersama dengan masyarakat menggelar FGD mengenai standar pelayanan di BPS Kota Jogja, Rabu (30/4/2025). Stefani Yulindriani/Harian Jogja
JOGJA—Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jogja menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Standar Pelayanan 2024/2025 pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Jogja pada Rabu (30/4/2025).
Kepala BPS Kota Jogja, Mainil Asni menuturkan melalui FGD tersebut BPS Kota Jogja berupaya menampunh aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan yang telah mereka lakukan.
"Kami mengundang akademisi, perangkat pemerintah daerah, media dan mahasiswa untuk mengetahui tanggapannya terkait pelayanan kami," katanya di Ruang Manunggal BPS Kota Jogja, Rabu (30/4/2025).
Mainil memaparkan ada beberapa pelayanan yang selama ini diberikan pada masyarakat, yaitu pelayanan perpustakaan, konsultasi statistik dan rekomendasi kegiatan statistik.
Menurutnya, BPS Kota Jogja telah memiliki SOP untuk setiap pelayanan yang diberikan. SOP tersebut berbeda-beda, dan disusun sesuai dengan sasaran setiap pelayanan.
Dia memaparkan untuk pelayanan perpustakaan, BPS Kota Jogja memiliki layanan yang dapat diakses secara online dan offline. Untuk pelayanan online, pengguna layanan dapat mengakses menggunakan aplikasi yang telah ada.
Adapun pelayanan offline dapat diakses dengan datang langsung ke Unit Pelayanan Statik Terpadu (PST) BPS Kota Jogja. Kemudian, pengguna layanan dapat mengakses produk statistik yang ada dengan menggunakan identitas pengguna layanan.
Pengguna dapat mengakses prodik pelayanan di perpustakaan dalam media cetak dan softcopy pdf ber watermark. "Kami memiliki jangka waktu pelayanan untuk memastikan pelayana kami dapat diaskes masyarakat dengan cepat," ujarnya.
Dia menuturkan untuk pelayanan perpustakaan secara offline, BPS Kota Jogja memastikan pelayanan diberikan maksimal 5 menit, setelah pengguna layanan mengisi buku tamu. "Layanan perpustakaan kami dapat diakses secara gratis atau tidak dipungut biaya," imbuhnya.
Dia menuturkan dalam memberikan pelayanan publik, BPS Kota Jogja melakukan berdasarkan SOP yang telah ada. Menurutnya dengan menerapkan SOP tersebut, BPS Kota Jogja dapat memastikan standar kualitas pelayanan yang diberikan.
Kemudian, BPS Kota Jogja juga memiliki pelayanan konsultasi publik. Pengguna layanan dapat mengakses secara offline dengan datang langsung ke BPS Kota Jogja atau secara online melalui aplikasi yang telah ada, WhatsApp atau email.
Selain itu, BPS Kota Jogja juga memberikan pelayanan rekomendasi kegiatan statistik. Pengguna layanan yang telah mengajukan diri untuk mengakses pelayanan tersebut akan menerima email yang berisi notifikasi hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 hari kerja sejak dokumen formulir permintaan tersebut terekal lengkap di aplikasi pelayanan.
Sementara Lurah Gunungketur, Sunarni menilai pelayanan yang telah diberikan BPS Kota Jogja sudah baik. Dia pun berharap ada kerjasama lebih lanjut antara BPS Kota Jogja dengan Kelurahan Gunungketur terkait dengan penyusunan dan pengolahan data, mengingat Kalurhaan Gunungketur merupakan perwakilan Desa Cantik di Kota Jogja. "Harapannya ke depan terjalin kerjasama untuk pengolahan data," ujarnya. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
"Memasuki triwulan II 2026, tekanan eksternal kembali meningkat seiring eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, volatilitas pasar keuangan global.
Sri Mulyani ditunjuk sebagai Ketua Bersama pengisian dana IDA22 Bank Dunia untuk memimpin dukungan pembiayaan bagi negara berpendapatan rendah.
Kebakaran lahan di Gunungkidul melonjak menjadi 28 kasus hingga Agustus 2026. Dua lansia meninggal dan 20,7 hektare lahan terbakar.
Bakom menyebut program Jargas membantu rumah tangga menghemat hingga Rp900.000 per tahun sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penggantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Kemenhub mencatat kemacetan menimbulkan kerugian Rp77 triliun per tahun. Pemerintah mempercepat proyek transportasi massal di 20 kawasan perkotaan.