Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, PDIP Kota Jogja Soroti Substansi Demokrasi

Harianjogja.com, JOGJA—Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja, Eko Suwanto, menegaskan pihaknya akan tetap mengikuti dinamika pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sembari menantikan arahan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai.

Eko menilai perdebatan mengenai teknis Pemilu semestinya tidak menutupi isu substansial dalam demokrasi Indonesia. Menurutnya, terdapat beberapa isu utama yang mesti diperjuangkan bersama untuk memastikan kualitas demokrasi.

BACA JUGA: Jasad Mahasiswa KKN UGM Korban Perahu Tenggelam di Maluku Tenggara Ditemukan

"Sebagai DPC Partai, kami akan menunggu kebijakan Ketua Umum DPP. Tetapi ada hal-hal penting yang lebih substansial ketimbang sekadar serentak atau tidaknya pemilu," ujar Eko, Selasa (1/7/2025).

Pertama, terjaminnya partisipasi rakyat melalui daftar pemilih tetap yang akurat. Eko mengungkapkan, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi kendala serius, termasuk ketersediaan blanko KTP elektronik.

"Ini soal hak konstitusi warga negara. Tadi pagi saya ke Berbah, Sleman, dan persoalan blanko KTP masih terbatas. Kalau pemilih belum punya KTP, hak pilihnya terancam. Ini yang harus diperbaiki," paparnya.

Kemudian, Eko menekankan pentingnya pencegahan intimidasi dalam bentuk apa pun, termasuk politik uang, kekerasan, maupun tekanan lainnya. Ia mengatakan, demokrasi dianggap baik bila tidak ada intimidasi.

BACA JUGA: Tol Jogja Solo Segmen Klaten Prambanan Resmi Dibuka Mulai Hari Ini, Beroperasi 24 Jam

“Kita semua harus bersama-sama menolak politik uang. Ini bukan sekadar soal teknis pemilu serentak atau dua tahap," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi independensi dan netralitas penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, DKPP, serta aparat pemerintah dan keamanan. Menurutnya, integritas lembaga penyelenggara menjadi fondasi utama kepercayaan publik.

Eko juga menyinggung pentingnya etik dan moral lembaga tinggi negara, merujuk pada kasus pelanggaran etik berat Ketua MK sebelumnya terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka. "Etik dan moral tidak boleh lagi dilanggar, apalagi oleh MK sendiri. Ini menjadi pembelajaran," tegasnya.

Terkait dampak pemisahan Pemilu terhadap anggaran, ia mengaku belum mendapat gambaran pasti. Menurutnya, simulasi perhitungan biaya akan menjadi ranah KPU bersama DPR RI.

"Soal pengaruh anggaran, ya pasti berdampak. Apakah lebih efisien atau tidak, kita tunggu simulasi KPU," katanya.

Eko memastikan DPC PDIP Kota Jogja tetap fokus pada kerja nyata untuk rakyat, termasuk mendukung berbagai program Pemkot Jogja seperti bedah rumah, penanganan sampah, job fair, hingga kebersihan lingkungan. Ia juga menegaskan proses kaderisasi partai tetap berjalan baik, melalui pendidikan ideologi dan diklat kader.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News