DIY Perketat Distribusi, Pupuk Indonesia dan KP3 Lakukan Pengawasan

Harianjogja.com, JOGJA—Pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi terus dilakukan di wilayah DIY. Pupuk Indonesia bersama Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) DIY melakukan pengawasan untuk memastikan pupuk bersubsidi diterima petani sesuai haknya.

Pemerintahan Presiden Prabowo di tahun 2025 melakukan banyak perubahan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi untuk mendukung program swasembada pangan. Di antaranya penyederhanaan proses penyaluran pupuk subsidi dan yang penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi.

"Oleh karena itu, Pupuk Indonesia bersama KP3 DIY berkolaborasi memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi untuk memastikan kebijakan tersebut berdampak langsung ke petani. Expose hasil pengawasan pupuk bersubsidi tahun 2025 di wilayah DIY kami lakukan pada 19 November," kata Senior Manager (SM) Regional 2B Pupuk Indonesia Jeff Narapati dikutip, Jumat (21/11/2025).

Sejumlah perubahan kebijakan baru yang ditetapkan pemerintah dalam distribusi pupuk bersubsidi akan memberikan manfaat signifikan jika penerapannya sesuai ketentuan. Oleh karena itu pihaknya mendukung pengawasan ketat dari KP3. Dengan demikian, kebijakan pro petani ini berjalan optimal hasilnya khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Ia memastikan penyaluran pupuk subsidi ke petani sesuai dengan daftar e-RDKK. Stok pupuk bersubsidi di wilayah DIY telah disiapkan, di mana saat ini memasuki musim hujan dan petani melakukan tanam padi.

"Kami sangat terbantu dengan adanya pengawasan KP3 sehingga dapat menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 7T tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat dan tepat mutu," ujarnya.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag DIY, Lukis Wahono sepakat pentingnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tersalurkan secara merata dan tepat sasaran. Melalui ekspos hasil pengawasan, ia berharap para masyarakat dapat memahami pentingnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah DIY dan peran setiap stakeholder.

"Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah DIY diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, produsen, PUD [pelaku usaha distribusi] dan petani,' ujarnya.

Pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan pupuk bersubsidi disalurkan dengan tepat dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Ia berharap produksi pertanian dapat meningkat dan kesejahteraan petani dapat terjamin. Melalui strategi dan kemitraan yang tepat, serta sistem monitoring dan evaluasi, target pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah DIY tahun 2025 dapat dicapai.

"Harapannya bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat DIY, terutama para petani yang merupakan ujung tombak dari sektor pertanian," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.