Musrenbang Kapanewon Bantul 2027 Angkat Pariwisata Berkelanjutan

Harianjogja.com, BANTUL — Musrenbang RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 resmi digelar di tingkat kapanewon dengan fokus pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif serta berkelanjutan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta pada Senin (26/1/2026).

Forum perencanaan tersebut melibatkan jajaran perangkat daerah, Panewu, unsur Forkopimkap, perwakilan kalurahan, tokoh masyarakat, hingga para pemangku kepentingan sebagai upaya menyelaraskan aspirasi warga dengan arah pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027.

Musrenbang menjadi wadah strategis untuk menyerap berbagai usulan pembangunan dari tingkat kalurahan agar sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Aris Suharyanta menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang dialog untuk merumuskan solusi nyata atas persoalan pembangunan di wilayah kapanewon.

“Melalui Musrenbang ini, kami harapkan lahir kesepakatan atas berbagai solusi pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan di tingkat kapanewon juga harus terintegrasi dengan pembangunan wilayah serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar Aris.

Ia turut menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, kapanewon, kalurahan, serta seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Aris, kolaborasi tersebut menjadi kunci agar pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Panewu Kapanewon Dlingo Marji Hidayat mengungkapkan wilayahnya memiliki beragam destinasi wisata unggulan yang berpotensi besar menjadi penggerak perekonomian masyarakat.

Potensi tersebut, lanjut Marji, diperkuat oleh kekayaan budaya lokal serta produk ekonomi kreatif yang terus berkembang di tengah masyarakat.

“Musrenbang ini jadi ruang partisipatif untuk menyatukan aspirasi dan komitmen bersama, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah,” kata Marji.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News