Bantuan Presiden Belum Jelas, Sekolah Rusak di Kulonprogo Menumpuk

Harianjogja.com, KULONPROGO — Persoalan gedung sekolah rusak masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulonprogo. Hingga kini, wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah anggaran perbaikan sekolah belum memiliki kejelasan di tingkat daerah.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana SD, SMP, dan Pendidikan Non Formal Disdikpora Kulonprogo, Gigih Muktitama, mengatakan belum ada petunjuk teknis maupun informasi detail terkait bantuan presiden untuk rehabilitasi bangunan sekolah. Saat ini, pihaknya masih sebatas berkoordinasi sembari menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Sejauh ini belum ada informasi rinci. Kami baru menginformasikan ke sekolah agar memperbarui data Dapodik melalui aplikasi revitalisasi,” ujar Gigih saat dikonfirmasi, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, data tersebut menjadi rujukan utama pemerintah pusat apabila akan mengucurkan anggaran perbaikan gedung sekolah ke daerah. Sambil menunggu kepastian, perbaikan sekolah di Kulonprogo pada 2026 masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui APBD 2026, Disdikpora Kulonprogo merencanakan perbaikan pada 14 sekolah dari jenjang TK hingga SMP. Untuk tingkat TK, perbaikan akan dilakukan di TK Kalipetir dan TK Trukan.

Sementara itu, sekolah dasar yang masuk daftar perbaikan meliputi SD Tubin, SD Percobaan, SD Banjarharjo, SD Degung, SD Serang, SD Kepek, SD Hargotirto, dan SD Proman. Adapun di jenjang SMP, sasaran perbaikan adalah SMP Kalibawang, SMP Negeri 2 Galur, SMP Lendah, dan SMP Muhammadiyah Sentolo.

“Rata-rata perbaikannya hanya di bagian atap karena sudah rusak atau kropos akibat rayap,” jelas Gigih. Ia menambahkan, saat ini masing-masing sekolah sudah mengisi data kondisi bangunan secara digital melalui sistem yang tersedia.

Berdasarkan data sementara dalam sistem tersebut, terdapat 18 unit bangunan SMP dalam kondisi baik dan 50 unit dalam kondisi rusak dari total 68 unit. Untuk SD, dari 333 unit bangunan, hanya 118 unit yang tercatat dalam kondisi baik, sementara 215 unit lainnya mengalami kerusakan.

“Untuk TK, total ada 326 unit. Sebanyak 182 unit kondisinya baik dan 144 unit rusak. Data ini diinput oleh sekolah masing-masing dan belum kami cek secara teknis di lapangan,” ungkap Gigih.

Di sisi lain, Sekretaris Disdikpora Kulonprogo, Nur Hadiyanto, mengakui anggaran perbaikan gedung sekolah melalui APBD 2026 terbilang sangat terbatas. Total dana yang tersedia hanya berkisar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.

“Jumlah itu tentu belum ideal untuk menjawab kebutuhan perbaikan gedung sekolah di Kulonprogo,” katanya.

Meski demikian, Disdikpora Kulonprogo juga mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat melalui aplikasi revitalisasi milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Kami sudah mendaftarkan sekitar 100 sekolah dari TK sampai SMP yang membutuhkan perbaikan melalui aplikasi revitalisasi,” ujar Nur Hadiyanto.

Ia menambahkan, tim dari Kemendikdasmen bahkan telah datang ke Kulonprogo untuk melakukan verifikasi faktual atas pengajuan tersebut. Pemerintah daerah kini berharap proses tersebut dapat berlanjut hingga realisasi bantuan perbaikan gedung sekolah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.