Pesan Amien Rais soal Pemilu : Jangan Ada Rupiahtokrasi

Harianjogja.com, SLEMAN- Setelah mengikuti tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data Pemilu 2019 oleh Panitia Daftar Pemilih (Pantarlih) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, Amin Rais memberikan pesan agar Pemilu 2019 berjalan lancar.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais didatangi Pantarlih dan Ketua KPU Sleman untuk melakukan Coklit, pada Jumat (27/4/2018) di kediamannya Jalan Pandean Sari, Condongcatur, Depok. Seusai Coklit dia memberikan tiga pesan penting untuk pelaksanaan Pemilu mendatang.

Pesannya yang pertama, dia mewanti-wanti agar demokrasi jangan sampai dikotori oleh politik uang. “Di Amerika itu kadang-kadang bukan demokrasi, itu dolarokrasi. Karena dolarnya itu biasa mengubah presepsi dan hasil Pemilu. Padahal itu Amerika. Oleh karena itu kita jangan sampai jadi rupiahtokrasi. Rupiah ke kecamatan ke pedukuahan bisa membalik keadaan. Ini jangan sampai dilakukan, nanti hasilnya aib,” kata dia, Jumat kemarin.

Kedua, dia berpesan agar tidak ada lembaga independen yang dijadikan sebagai alat politk. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu mencontohkan lembaga yang tidak boleh digunakan sebagai alat politik adalah Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tidak ingin KPK dijadikan alat untuk menyodok lawan politik.

Menurutnya selama ini KPK sudah menjadi alat politik. “Jadi KPK itu lembaga yang melakukan obstruction of justice. Saya bukan ahli hukum tapi obstruction of justice itu artinya menenggelamkan, menutupi, memendam hal-hal besar agar tidak diangkat. Jadi mana mungkin KPK berani [ungkap kasus] Bank Cntury dan BLBI, tidak berani,” kata Mantan Ketua MPR ini.

Oleh karena itu dia minta agar KPK itu berlaku jujur jangan sampai diintervensi, tebang pilih itu harus dijauhkan. “KPK itu tidak boleh tebang pilih kalau orang lain dikejar-kejar, tapi kalau teman sendiri dilindungi itu tidak boleh,” ujarnya.

Sementara itu pesannya yang terakhir agar jangan sampai ada keterlibatan asing dalam pelaksanaan Pemilu.”Jangan sampai asing itu ikut-ikutan. Jadi kita awasi juga, itu kadang-kadang orang asing selalu dianggap lebih demokratis mengadakan kursus-kursus ternyata dia membuat sesuatu yang di luar kemauan kita,” ungkapnya.

Di sisi lain, Amien menyebutkan dalam hal kampanye jelang Pemilu saling sindir antar partai politik adalah hal yang wajar. Bahkan menurutnya hal itu sudah terjadi sejak 1955. Dalam Pemilu yang digelar untuk pertama kali di Indonesia itu, ada partai-partai yang saling sindir dan ejek.

"[Saya] sudah mengalami Pemilu sejak tahun 1955, saat itu umur saya 11 tahun, sudah kelas 6 SD. Saya melihat bagaimana waktu itu partai-partai itu kadang-kadang ketika kampanye saling sindir dan maksimum saling ejek, terutama Masyumi dengan PKI waktu itu. Waktu itu ada empat partai besar, PNI, Masyumi, NU, dan PKI," katanya.

Meski demikian, lanjut Amien, saling sindir dan ejek itu masih terbilang wajar karena tidak berujung aksi fisik. Baginya dalam kampanye meskipun keras, tetapi tidak menjadikan konflik yang berkepanjangan.

Sementara itu, Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi mengatakan setelah dilakukan Coklit, Amien Rais kemudian terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dusun Pandean Sari, Condongcatur, Depok. “Yang terdaftar di TPS ini hanya Pak Amien dan Ibu Amien saja, karena putra-putrinya sudah tinggal [berkeluarga] sendiri,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News