Sekolah Rakyat Digenjot, Target 100.000 Siswa Kurang Mampu
Pemerintah targetkan 100.000 siswa kurang mampu masuk Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis tanpa pungutan.
Ilustrasi Pemilu/JIBI
Harianjogja.com, SLEMAN—Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sleman menerima laporan sengketa dari Partai Hanura atas dicoretnya tiga bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari partai tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa, Panwaslu bakal memfasilitasi mediasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman dengan Partai Hanura.
Anggota Panwaslu Sleman, Vici Herawati, mengatakan jajarannya menerima laporan secara resmi yang bisa menjadi sengketa dari Partai Hanura pada Selasa (14/8/2018). Vici mengatakan batas waktu laporan dari parpol ke Panwaslu yaitu Selasa pukul 23.59 WIB.
Vici mengatakan sebelumnya Panwaslu menerima konsultasi dari dua parpol karena terdapat bacaleg yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU Sleman. Dua parpol tersebut yaitu Partai Perastuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura, namun yang secara resmi memasukkan laporan sengketa hanya Hanura.
"Setelah ada aduan resmi, kami segera menindaklanjutinya dengan mempertemukan antara penggugat dan tergugat. Apabila tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pertemuan kedua belah pihak atau mediasi, maka sengketa akan dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN]," ujar Vici, Rabu (15/8/2018).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sleman, Dzit Khaeroni, mengatakan partainya secara resmi memasukkan laporan sengketa ke Panwaslu Sleman. Menurutnya, sengketa diajkukan menyusul dicoretnya tiga bacaleg yang diusung Partai Hanura. "Ada tiga kader kami yang dicoret dari daftar bacaleg, tiga-tiganya dilakukan mediasi," kata Dzit, Rabu. Menurutnya, mediasi bakal digelar Senin (20/8) atau Selasa (21/8).
Tiga bacaleg dari Partai Hanura dicoret karena terlambat mengumpukkan berkas hasil perbaikan. "Administrasi sudah komplet tetapi terjadi keterlambatan saat pengumpulan berkas di hari terakhir. Oleh karena itu bakal ada mediasi," kata Dzit.
Sementara itu Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi, mengatakan jajarannya siap apabila ada laporan sengketa dari parpol terkait penetapan bacaleg. "Kami posisinya sebagai tergugat, harus siap apabila disengketakan," katanya.
Sebelumnya ada 31 bacaleg yang dinyatakan tidak lolos dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan KPU Sleman. Ke-31 bacaleg tersebut di antaranya dari Partai Perindo sebanyak 15 bacaleg. PPP sebanyak tujuh bacaleg, Partai Hanura tiga bacaleg, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Berkarya masing-masing dua bacaleg, serta Partai Nasdem dan Partai Demokrat masing-masing satu bacaleg yang tidak lolos.
Dalam DCS yang diumumkan ada 554 bacaleg. Namun jumlah tersebut bisa berkurang setelah ada masukan dari masyarakat terkait dengan rekam jejak bacaleg. "Masyarakat bisa memberikan masukan, tetapi harus disertai bukti.Laporan dari masyarakat akan kami proses untuk diteruskan ke parpol yang bersangkutan," kata Shidqi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Lebih dari 100 organisasi di 15 negara Eropa memprotes ekspansi pusat data dan mendesak moratorium proyek berskala besar.
Paspor hilang dikenai biaya beban Rp1 juta di luar biaya paspor baru. Simak syarat, prosedur, dan ketentuan penggantian paspor.
Belanda berencana memangkas 25.000 posisi PNS hingga 2035. AI, penyederhanaan aturan, dan efisiensi birokrasi menjadi bagian dari strategi.
KPK menyita Rp2 miliar dari BR dalam penyidikan dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023.
Ambulans Yayasan Lazia Pioner LHI dilempar pemotor di Gamping, Sleman. Pintu kendaraan penyok dan polisi memburu terduga pelaku.