Kurangi Emisi Lintas Laju Urban, KAI Commuter Raih Penghargaan di JBBA
KAI Commuter Indonesia (KCI) Wilayah 6 dianugerahi penghargaan bergengsi dalam ajang Jogja Brand and Business (JBBA) 2026, Rabu (15/7)
Ilustrasi Korupsi
Harianjogja.com, BANTUL- Pemerintah Kabupaten Bantul mengklaim sejauh ini tidak ada aparatur sipil negara (ASN) di Bantul yang terjerat kasus korupsi dan kasusnya sudah selesai namun belum diberhentikan.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Suswaryanta mengatakan sepengetahuannya di Bantul ada dua ASN yang terkena kasus korupsi dan keduanya sudah mendapat hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
Hukuman tersebut dijatuhkan setelah kedua ASN itu terbukti bersalah di pengadilan dan kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap. "Setelah diberhentikan dengan tidak hormat, keduanya sudah tidak mendapatkan gaji maupun hak pensiun," kata Danu, Jumat (7/9/2018).
Namun demikian pihaknya juga akan mengecek kembali terkait informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyebut ada ribuan ASN korup yang kasusnya sudah selesai di pengadilan namun masih mendapat gaji karena belum diberhentikan. Ia belum mengetahui apakah data tersebut ada yang dari Bantul atau tidak. "Pemkab Bantul akan berkoordinasi dengan instansi terkait baik provinsi maupun Pemerintah Pusat," ujar Danu.
Diketahui dua ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat itu adalah ASN yang terjerat pungutan liar di tempat pemungutan retribusi (TPR) Parangtritis. Kasus tersebut terjadi pada Januari 2017 yang bermula dari penggerebekan tim Saber Pungli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KAI Commuter Indonesia (KCI) Wilayah 6 dianugerahi penghargaan bergengsi dalam ajang Jogja Brand and Business (JBBA) 2026, Rabu (15/7)
Hotspot Kalbar dan Kalteng kembali naik. Menhut Raja Juli Antoni menetapkan kedua provinsi sebagai prioritas penanganan karhutla.
Delapan WNI disebut menjadi tentara Rusia. BIN dan Kemlu RI menelusuri dugaan perekrutan serta memverifikasi informasi tersebut.
DPRD DIY menyebut ada BTT sekitar Rp15 miliar untuk mengantisipasi kekeringan 2026 jika kebutuhan penanganan meningkat.
Kejati Jateng mengusut dugaan korupsi Smart Classroom di 13 daerah. Harga TV pintar diduga digelembungkan hingga enam kali lipat.
Desil Timbul, tukang becak Kulonprogo, masih tercatat 9 menurut lurah. Sebelumnya BPS menyebut desilnya telah turun menjadi 3.