Mahasiswa Berdemo Sebut UGM Darurat Kekerasan Seksual

Ratusan mahasiswa menandatangani petisi penolakan terhadap kekerasan seksual saat aksi damai UGM Darurat Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM, Sleman, Kamis (8/11/2018). - Harian Jogja/Gigih M. hanafi
08 November 2018 17:05 WIB Bernadheta Dian Saraswati Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Mahasiswa dan otoritas Fisipol UGM menandatangani dukungan terhadap salah seorang mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual oleh rekannya sendiri mahasiswa Fakultas Teknik UGM.

Otoritas Universitas Gadjah Mada (UGM) dinilai belum memberikan langkah tegas terhadap kasus pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Fisipol sebagai korban dan mahasiswa Fakultas Teknik sebagai terduga pelaku.

Ratusan mahasiswa dan dekan Fisipol menuntut universitas untuk mengeluarkan pelaku dari UGM. Selain itu, ada delapan poin tuntutan lain yang dibacakan
dalam aksi Kita Agni dengan tema UGM Darurat Kekerasan Seksual.

Humas aksi Cornelia Natasya mengatakan Kita Agni lahir karena pelaku justru akan diwisuda pada 21-22 November 2018. "Pelaku diwisuda tanpa Agni [korban] yang mendapatkan kejelasan keadilan serta kejelasan hukuman bagi pelaku," katanya kepada awak media di sela-sela aksi di Sansiro Fisipol, Kamis (8/11/2018).

Secara pribadi, ia mengakui UGM abai terhadap kasus ini. "UGM darurat kekerasan seksual karena kasus seperti ini bukan kali ini saja. Tidak semua penyintas [korban] berjalan sendiri seperti Agni dan membangun support system-nya sendiri," tegasnya.

Ia menjelaskan, Agni bukan nama yang sebenarnya. Agni adalah nama samaran yang dibuat oleh korban sendiri.

Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto yang turut membubuhkan tanda tangan pada aksi tersebut menyampaikan sejak kasus ini bergulir secara internal pada 2017 lalu, Fisipol terus mendesak universitas memberikan langkah tegas sesuai rekomendasi tim investigasi "Tapi tidak dijalankan cukup baik sehingga saya paham penyintas [korban] tidak puas," katanya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Dekan Fakultas Teknik tidak berada di kantornya. Begitu juga dengan pejabat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang ingin dikonfirmasi terkait desakan kepada universitas agar memperbaiki sistem KKN UGM.