Ada 3.157 Kasus Stunting di Kulonprogo, 10 Desa Ini Jadi Fokus Penanganan

Harianjogja.com, KULONPROGO-- Dinas Kesehatan Kulonprogo mencatat masih ada kasus balita stunting sebanyak 3.157 anak di Kulonprogo berdasarkan pendataan tahun lalu. Penanganan pada stunting difokuskan pada 10 lokus atau 10 desa di Kulonprogo dengan berbagai program.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kulonprogo, Hunik Rimawati mengatakan evaluasi stunting dilakukan pihaknya dalam jangka waktu setahun sekali.

Berdasarkan pendataannya di 2018, ada 14,31% balita yang mengalami stunting atau sejumlah 3.157 balita. Jumlah itu berkurang dibanding tahun sebelumnya di 2017 sebanyak 3.496 balita.

Dari sejumlah kasus pihaknya melakukan intervensi agar mencegah terjadinya balita stunting di Kulonprogo. "Sebetulnya intervensi yang dilakukan hampir sama di tiap wilayah, hanya saja, 10 lokus lebih diprioritaskan," ungkap Hunik pada Senin (5/7/2019).

Hunik mengatakan, 10 lokus atau 10 desa tersebut dipilih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Meskipun penyebaran kasus stunting merata, namun menurut Hunik, paling banyak kasus terjadi di Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, dan Kokap.

Sebanyak 10 lokus tersebut yaitu di Desa Nomporejo, Tuksono, Karangsari, Sendangsari, Donomulyo, Kebonharjo, Sidoharjo, Gerbosari, Ngargosari, dan Pagerharjo.

"Penanganan pada tiap program stunting lebih diprioritaskan semisal, dari Dinsos [Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak] ada kampung anak sejahtera di Sendangsari yang merupakan salah satu desa lokus," ujar Hunik.

Ada juga bantuan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk Kampung KB diprioritaskan untuk lokus penanganan stunting. "Saat ini juga masih dalam pembahasan untuk pemberian beras fortifikasi untuk desa lokus," jelas Hunik.

Menurut Hunik, stunting disebabkan karena beberapa faktor, mulai dari pola asuh, kurangnya asupan gizi, sering sakit ringan, cacat dari lahir, juga karena ada keluarga yang merokok. Berdasarkan pendataan dari Dinkes Kulonprogo, 70% kasus balita stunting di Kulonprogo disebabkan oleh pola asuh dan kurangnya asupan gizi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kulonprogo, Jumanto mengatakan dari 2017 pihak Pemkab Kulonprogo sudah memfokuskan penanganan stunting. Penanganan stunting bahkan dilakukan sedini mungkin menghindari resiko terjadinya stunting.

"Kami berikan penyuluhan pada calon pengantin yang akan menikah. Mulai dari KUA [Kantor Urusan Agama], Puskesmas, dan kecamatan, calon pengantin diberikan edukasi. Diberi juga penyuluhan tentang alat reproduksi dan stunting ke sekolah-sekolah," ujar Jumanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.