Sidang Isbat 1 Zulhijah 1447 H Digelar Hari Ini, Ini Jadwal Lengkapnya
Sidang Isbat 1 Zulhijah 1447 H digelar hari ini oleh Kemenag. Cek jadwal lengkap dan link live streaming penetapannya.
Petugas Museum Benteng Vredeburg memberishkan cat yang menempel akibat aksi vandalisme pada dinding relief Monumen Serangan Oemoem 1 Maret di kawasan Titik Nol Kilometer, Jogja, Rabu (20/2/2019).-Harian Jogja/Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA- Puluhan anggota Komunitas Penggiat Sejarah Jogja 1945 ambil bagian dalam aktraksi Selasa Wage (27/8/2019). Mereka menyosialisasikan peristiwa Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949 untuk menjadi Hari Besar Nasional.
Ketua Komunitas Pegiat Sejarah Jogja 1945 Eko Isdianto mengatakan pada Selasa Wage ini mereka mengajak masyarakat untuk mengekplorasi peristiwa SO 1 Maret 1949. Hal itu untuk mendukung agar peristiwa tersebut menjadi salah satu hari besar nasional di Indonesia. Menurutnya, draf usulan untuk menjadikan peristiwa SO 1 Maret sebagai hari besar nasional baru kembali dari Kemenhan.
"Salah satu rekomendasi dari Kemenhan agar peristiwa ini dipromosikan ke seluruh belahan Indonesia. Kami baru lakukan eksplorasi lebih dulu ke seluruh pelosok Jogja," katanya di sela-sela kegiatan.
Usulan peristiwa SO 1 Maret sebagai bagian hari besar nasional sudah dilakukan sejak 2018 lalu. Salah satu alasannya, lanjut Eko, Jogja memiliki segudang sejarah besar. Salah satunya pernah menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. "Pengorbanan Kraton untuk menjadikan Jogja sebagai ibukota negara saat itu luar biasa. Semua sejarah Jogja tercantum dalam literasi sejarah," katanya.
Eko menilai, mengangkat kembali literasi Jogja sebagai ibu kota negara sangat pas jika dikaitkan dengan rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Apalagi anggaran yang disediakan cuku besar sekitar Rp466 triliun. "Padahal dulu, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Jogja dilakukan secara diam-diam. Bahkan seluruh proses dan operasional sebagai ibukota dulu dibiayai oleh kraton. Tentu pengorbanan Keraton sangat besar," katanya.
Sejak beberapa tahun terakhir, komunitas ini mengeksplorasi dan mensosialisasikan peristiwa SO 1 Maret ke puluhan sekolah. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan pada tahun 2018 lalu menyasar 20 SMA di DIY. "Di luar kerjasama dengan Disdik, kami juga lakukan sosialisasi di 10 SMA. Mereka harus memahami sejarah di Jogja. Sejarah di Jogja era 1045-1950 sangat banyak. Jadi kami lakukan sosialisasi kepada generasi muda," katanya.
Agar lebih menarik minat sejarah para pemuda, komunitas ini juga menggandeng Akmil dan Lanud Adisucipto untuk ikut serta dalam sosialisasi. Bahkan para pelajar juga diberi kesempatan untuk menampilkan treatrikal terkait peristiwa SO 1 Maret. "Ini kami lakukan agar mereka bisa merasakan aura perjuangan para pejuang kita, tidak melupakan sejarah," katanya.
Sebelumnya, Ketua Paguyuban Wehkreis (Daerah Perlawanan) III Jogja Soejono berharap peringatan SO 1 Maret bisa diperingati secara nasional. Usaha untuk mewujudkan itu sudah dilakukan sejak empat tahun silam. Harapannya, dengan diperingati jadi peristiwa nasional, maka masyarakat akan semakin mengerti sejarah yang terkandung di dalamnya.
"Paling tidak pengertian masyarakat bahwa Jogja itu pegang peranan dalam penegakan NKRI. Sekaligus memberikan kesadaran kepada masyarakat," ucap Soejono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sidang Isbat 1 Zulhijah 1447 H digelar hari ini oleh Kemenag. Cek jadwal lengkap dan link live streaming penetapannya.
Gempa Sukabumi Magnitudo 4,5 mengguncang Jawa Barat akibat aktivitas sesar aktif bawah laut, BMKG pastikan belum ada gempa susulan.
DPAD DIY mengakuisisi untuk mengelola arsip termasuk arsip pribadi, seniman, budayawan dan arsip-arsip yang menyimpan memori kolektif.
Identitas 11 bayi yang ditemukan di Pakem Sleman masih ditelusuri Pemkab Sleman untuk penerbitan dokumen resmi dan asal-usul bayi.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia triwulan I 2026 melambat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Muhadjir Effendy dalam kasus dugaan korupsi kuota haji setelah saksi meminta penundaan.