KLH Terbitkan Aturan EPR Desember 2026, Produsen Wajib Kelola Sampah
KLH menargetkan PermenLH tentang EPR terbit Desember 2026. Produsen wajib menarik dan mengelola kemasan produk bekas.
Barisan peserta aksi di Jalan Gejayan, Sleman, Senin (23/9/2019). /Harian Jogja-Hafid Yudi Suprobo
Harianjogja.com, SLEMAN-- Ribuan massa yang menggelar aksi damai #GejayanMemanggil di simpang tiga Jalan Colombo, Gejayan, Sleman, Senin (23/9/2019), membubarkan diri dengan damai sejak pukul 16.30 WIB.
Lalu lintas mulai normal kembali setelah massa yang berasal dari berbagai kampus di DIY itu membubarkan diri.
"Acara ini berjalan sampai akhir dengan tertib, persis menunjukkan bahwa kami tidak menjadi bagian dari kelompok tertentu," kata mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Obet Kresna Widyapratistha yang ikut serta dalam aksi itu.
Menurut Obet, aksi #GejayanMemanggil murni merepresentasikan suara mahasiswa yang merasa bahwa memang ada persoalan dan isu-isu genting di negara ini sehingga harus segera direspons.
"Sejak awal aliansi ini sama sekali tidak ditunggangi kelompok kepentingan, baik sayap kiri maupun sayap kanan. Kami mencoba menghilangkan itu," katanya.
Persoalan yang direspons para mahasiswa bersama masyarakat sipil, kata dia, khususnya terkait dengan UU KPK yang sudah disahkan serta beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi memasung kebebasan demokrasi.
"Tentu kami punya harapan (aspirasi didengar). Harapan itu yang membuat kami bisa berkumpul di tempat ini apakah kebijakan akan berubah itu mari kita lihat," kata Obet.
Setelah aksi berakhir, sejumlah mahasiswa peserta aksi juga tampak memungut sampah yang ada di lokasi itu.
Ada tujuh tuntutan yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa pada aksi #GejayanMemanggil, yakni:
1. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.
2. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
3. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.
4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.
5. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.
6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
7. Mendorong demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KLH menargetkan PermenLH tentang EPR terbit Desember 2026. Produsen wajib menarik dan mengelola kemasan produk bekas.
Bappenas memperkirakan kebutuhan pendanaan iklim Indonesia mencapai US$472,6 miliar pada 2031-2035 dan mendorong penguatan proyek siap investasi.
MPR menetapkan 25 November 2026 sebagai tenggat pengajuan dua calon wapres pengganti Gibran dan membentuk tim ad hoc serta tim verifikasi.
DPR menggelar Paripurna Ke-12 dengan agenda RUU Tata Cara Pembentukan UU dan RUU Statistik. Komisi-komisi juga membahas sejumlah isu legislasi.
Kejagung mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara terhadap eks Ketua Ombudsman Hery Susanto dalam perkara suap tata kelola tambang nikel.
Pengelolaan retribusi tenant Teras Malioboro kini mulai didorong ke arah digital melalui Sistem Informasi Layanan Retribusi Teras Malioboro (SILARIS)