Seragam Baru Jukir Solo Dikritik, Wali Kota Singgung QRIS
Wali Kota Solo Respati Ardi tanggapi kritik lomba seragam jukir. Seragam baru akan dilengkapi QRIS untuk dorong parkir cashless.
Ilustrasi jalan tol./JIBI-Nicolous Irawan
Harianjogja.com, SLEMAN--Proyek tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen mulai menuai kekecewaan dari warga terdampak.
Sejumlah warga Dusun Pelemsari, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman kecewa karena tak bisa melakukan kompromi soal harga tanah yang bakal terdampak pembangunan proyek tol Jogja-Solo.
Sebelumnya, ratusan warga dusun Jobohan dan Pelemsari, Desa Bokoharjo mengikuti sosialisasi yang digelar Pemprov DIY bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Dirjen Bina Marga serta Tim Pembangunan Jalan Tol Trase Jogja-Solo dan Jogja-Bawen di Balai Desa Bokoharjo, Rabu (4/12/2019).
Dalam sosialisasi, Pemprov DIY mengumumkan jika pihaknya tak akan melakukan negosiasi terhadap permintaan warga soal pembayaran tanah.
Salah seorang warga Pelemsari, Murtiningsih (45), mengaku berat hati jika memang benar tak ada negosiasi soal pembayaran tanah terdampak proyek tol Jogja-Solo.
Meski pasrah, ia tetap berharap mendapat ganti untung yang sesuai.
"Sebetulnya kecewa kalau tidak bisa negosiasi. Tapi kami berharap pemerintah benar-benar memberikan hak yang sesuai bagi kami. Yang jelas pembangunan jalan tol itu jangan sampai malah merugikan warga," ungkapnya.
Meski telah dilakukan sosialisasi beberapa waktu lalu dan direncanakan dilakukan validasi data kepemilikan tanah oleh pemerintah, ia mengaku hingga kini belum mendapat informasi lebih jauh soal langkah berikutnya dari pemerintah provinsi.
"Belum ada validasi data. Kami disuruh menunggu informasi lanjutnya. Nanti bakal dipanggil kembali ke Balai Desa," kata Murtianingsih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Wali Kota Solo Respati Ardi tanggapi kritik lomba seragam jukir. Seragam baru akan dilengkapi QRIS untuk dorong parkir cashless.
Pertamina memastikan isu larangan Pertalite untuk merek kendaraan tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah hoaks dan tidak benar.
Kemenhub memperketat ramp check bus AKAP jelang libur Iduladha 2026 untuk memastikan keselamatan perjalanan masyarakat.
Ditjenpas memindahkan 80 napi high risk ke Nusakambangan selama Mei 2026 untuk memperkuat keamanan dan pembinaan lapas.
Kasus kekerasan seksual UPN Veteran Yogyakarta memasuki tahap sanksi. Lima dosen dinonaktifkan sementara oleh kampus.
BMKG memprediksi hujan lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah hingga akhir Mei 2026.