Enggan Terima Bantuan Pemerintah, 10 Keluarga di Kulonprogo Dapat Penghargaan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kulonprogo memberi penghargaan kepada 10 keluarga yang menyatakan mundur dari penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) asal Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah.

Penghargaan diberikan karena 10 keluarga itu menyatakan sudah mampu secara ekonomi yang otomatis mundur dari kepesertaan PKH. “Semoga ini jadi virus positif yang bisa ditiru keluarga penerima lainnya di desa-desa lain,” kata Kepala DP3A Kulonprogo, Yohanes Irianta, seusai penyerahan penghargaan dalam acara Gebyar Siaga Desa Sidorejo 2019 di pendopo Balai Desa Sidorejo, Lendah, Minggu (15/12/2019).

Irianta mengatakan graduasi ini lebih dipengaruhi motivasi dan kesadaran atas kemampuan yang dimiliki penerima PKH untuk mandiri dan berusaha tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah. Sebelumnya penerima PKH berasal dari keluarga kurang mampu mendapat pembinaan dari pendamping PKH.

Proses pembinaan dilakukan lewat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang merupakan proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat perubahan perilaku KPM. P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga.

“Pelaksanaan P2K2 diharapkan mampu berkontribusi terhadap percepatan keluarga PKH untuk berusaha dan mampu mandiri sehingga menuju keluarga yang lebih sejahtera seperti Graduasi PKH ini,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinsos PPPA Kulonprogo, sepanjang 2019 sudah 430 keluarga penerima manfaat (KPM) yang keluar dari daftar penerima bantuan PKH. Dalam menentukan daftar penerima bantuan PKH, Dinsos mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT). Lalu ditentukan komponen-komponen PKH di tiap KPM, ada komponen ibu hamil, anak sekolah, difabel, dan lansia. Adapun jumlah penerima PKH di Kulonprogo tahun ini sebanyak 32.019 KPM.

Koordinator PKH Kulonprogo, Totok Hariyanta, mengatakan tiap bulannya melalui pendamping PKH dilakukan pengecekan terhadap perkembangan KPM. Jika sudah ada yang tidak masuk kriteria penerima, diminta untuk mengundurkan diri. Adapula yang mundur secara sukarela karena merasa telah mampu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.