Layanan KB di Bantul Terhenti, Jumlah Ibu Hamil Bisa Melonjak

Harianjogja.com, BANTUL-Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKBPMD) Bantul berharap tidak ada lonjakan kehamilan pasca pandemi Coronavisur Disease atau Covid-19.

Pasalnya warga yang mengakses layanan KB di fasilitas kesehatan menurun sejak tiga bulan terakhir. Bahkan khusus layanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sudah terhenti.

Kepala DPPKBPMD Bantul, Sri Nuryanti mengataka MKJP sudah terputus di sejumlah fasilitas kesehatan sejak 19 April lalu karena rumah sakit tengah fokus menangani pasien terkait Covid-19 terutama layanan MKJP di rumah sakit yang bekerjasama dengan DPPKBPMD seperti Rumah Sakit Mahardika.

“Masa pandemi Covid-19 ini tidak bisa melayani karena harus operasi, harus bersentuhan. Sementara pertemuan dengan pasien harus dibatasi,” kata Sri Nuryanti, saat dihubungi Kamis (14/5/2020). MKJP merupakan KB dengan metode operasi pria(MOP) dan metode operasi wanita (MOW) bagi pasangan yang sudah mantap tidak ingin memiliki keturunan.

Selain MKJP, layanan KB dengan metode IUD atau spiral, obat pil, dan suntik di puskesmas-puskesmas, kata Sri Nuryanti juga mengalami penurunan. “Ini karena ada anjuran kalau masyarakat tidak sakit banget tidak perlu ke puskesmas sehingga banyak yang tidak melanjutkan KB,” ujar dia.

Dalam catatan DPPKBPMD Bantul yang mengakses layanan KB pil pada Maret lalu mencapai 1.030, namun pada April menurun menjadi 400 orang. Demikian metode suntik juga menurun dari 1.180 menjadi 520 orang. Untuk metode IUD ada kenaikan dari 120 menjadi 155. Namun trennya tetap menurun dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Khusus IUD pada Januari lalu yang mengakses 810 orang, Februari 174 orang, maret 120 orang, dan April 155 orang. Sri Nuryanti meyakini layanan KB akan meningkat kembali pada Juni mendatang dengan catatan ketika pandemi sudah landai.

Senin pekan depan pihaknya akan menggelar rapat dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berendana (BKKBN) dan Dinas Kesehatan untuk membicarakan layanan KB, termasuk kemungkinan peningkatan layanan KB meningkat di Juni mendatang karena banyak yang tertunda.

Meski banyak penundaan layanan KB di masa pandemi ini, Sri Nuryanti optimistis sebagian besar masyarakat tetap melanjutkan program KB melali kondom atau membeli obat secara mandiri. “Masyarakat Bantul sudah melek IT sudah menyadari bahka KB merupakan kebutuhan,” kata dia. Pihaknya juga terus berupaya melakukan edukasi melalui Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan berbagai media sosial serta lewat kader di tiap pedukuhan.

Kepala Bidang KB DPPKBPMD Bantul, Rudy Suharta menambahkan untuk mengantisipasi booming kehamilan, pihaknya sudah melakukan upaya salah satunya kader yang tadinya tidak bisa memberikan alat kontrasepsi saat ini dibolehkan. Selain itu retribusi puskesmas akan diusulkan untuk dihapuskan sementara khusus yang mengakses KB agar pengakses KB meningkat. Khusus untuk retribusi puskesmas masih dalam pembahasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.