Dua Tahun Prabowo-Gibran, Akademisi Soroti Capaian Program dan Komunikasi Publik

Harianjogja.com, JOGJA—Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kalangan akademisi menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Kejelasan informasi dinilai berperan penting agar agenda pembangunan dapat dipahami dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Mengukur Indeks Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Suara Anak Muda” yang diselenggarakan Aliansi Demokrasi Digital di Jogja, Senin (26/10/2026).

Pakar komunikasi dan politik Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Didik Hariyadi Santoso, mengapresiasi keberanian pemerintah dalam menetapkan agenda pembangunan berskala nasional dengan prioritas yang jelas.

Menurut Didik, program di bidang pangan, gizi, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri berpotensi memperluas jangkauan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

"Program berskala besar di bidang pangan, gizi, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri memiliki potensi luar biasa dalam memperluas jangkauan pelayanan publik, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses," ujar Didik.

Akademisi Soroti Peran Komunikasi Pemerintah

Dalam forum tersebut, Didik juga menanggapi penunjukan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah. Ia optimistis kepemimpinan Syahganda dapat memperkuat penyampaian pesan pemerintah agar lebih terukur, jelas, dan berfokus pada substansi agenda pembangunan.

Didik menilai komunikasi kepala negara memiliki pengaruh terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, penyampaian informasi yang berorientasi pada kepentingan publik diperlukan agar masyarakat memahami program serta kebijakan yang sedang dijalankan.

"Komunikasi seorang kepala negara memiliki pengaruh besar terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat. Penataan komunikasi yang berorientasi pada kepentingan publik akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap program pembangunan yang sedang berjalan," jelasnya.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMJ) Sinergi, Abil Arqam. Ia menilai gaya komunikasi Presiden Prabowo yang lugas dan terbuka merupakan sinyal positif bagi kepemimpinan yang transparan.

"Gaya kepemimpinan beliau yang bebas bicara apa adanya menunjukkan sikap terbuka dan tidak berusaha menutupi pandangan," kata Abil.

Abil juga menyoroti sejumlah program yang menurutnya berdampak langsung terhadap masyarakat. Program tersebut meliputi pemenuhan gizi, penguatan ekonomi desa, investasi, hilirisasi industri, hingga perluasan kesempatan pemagangan bagi generasi muda.

Pemuda Jogja Deklarasikan Komitmen Lawan Hoaks

Selain membahas pemerintahan, diskusi tersebut menjadi momentum bagi puluhan pemuda dan mahasiswa di Jogja untuk menyatakan komitmen menjaga demokrasi dan persatuan di ruang digital.

Melalui deklarasi yang digagas Aliansi Demokrasi Digital, mereka menyatakan penolakan terhadap hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, serta provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Para peserta juga berkomitmen menjunjung tinggi Pancasila, menghormati keberagaman, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami, Pemuda Yogyakarta, berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghormati keberagaman, serta menolak segala bentuk provokasi dan perpecahan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," demikian bunyi poin pertama deklarasi.

Pada poin berikutnya, para pemuda menyatakan tekad untuk menangkal penyebaran informasi palsu serta mengedepankan sikap kritis dan bijak ketika menggunakan media sosial. Mereka juga menekankan pentingnya kebenaran informasi, perdamaian, dan persaudaraan dalam menghadapi narasi provokatif di ruang digital.

Ketua Aliansi Demokrasi Digital, Martini, mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam membangun ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Menurut dia, pemuda perlu kritis terhadap informasi yang belum terverifikasi dan tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang dapat memicu konflik di masyarakat.

Martini berharap deklarasi tersebut dapat mendorong tumbuhnya budaya komunikasi yang sehat dengan tetap menghormati keberagaman dan hak orang lain.

"Deklarasi Pemuda Jogja ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital perlu disertai tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, mengedepankan kebenaran informasi, dan menjaga persatuan bangsa," kata Martini.

Ia menambahkan, komitmen tersebut diharapkan memperkuat keterlibatan generasi muda dalam menangkal hoaks, mencegah provokasi, dan menjaga persatuan di tengah masyarakat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.