Sawit Hadapi Tantangan Produktivitas dan Kebijakan

JOGJA — Pakar ekonomi INDEF Prof. Dr. Bustanul Arifin mengatakan industri sawit saat ini berada pada fase penting yang membutuhkan penguatan tata kelola. Produktivitas, hilirisasi, perdagangan internasional, serta kebijakan pemerintah menjadi sejumlah faktor yang menentukan keberlanjutan industri.

Hal itu disampaikan Bustanul Arifin dalam Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI bertema “Sinergi Pers-Industri Sawit untuk Kedaulatan, Keadilan dan Kemakmuran Indonesia” di Jogja, Jumat (28/8/2026).

Selain Bustanul Arifin, workshop tersebut juga menghadirkan pakar hukum ekonomi Universitas Jember Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Dr. Agus Sudibyo sebagai narasumber.

Bustanul memaparkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan besar karena produktivitas sawit relatif tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya, dengan kebutuhan lahan yang lebih kecil.

Namun, ia mengingatkan agar pengelolaan sawit tidak dilakukan dengan kebijakan yang keliru. Menurutnya, industri sawit membutuhkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, negara, petani, dan masyarakat.

“Industri sawit membutuhkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, negara, petani, dan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah menyebut kelapa sawit sebagai anugerah bagi Indonesia yang perlu dikelola secara baik dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kondisi tanah dan lahan yang sesuai untuk pengembangan sawit, sehingga komoditas tersebut memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional.

Namun, berbagai tantangan dalam budi daya dan tata kelola tetap harus diselesaikan. Salah satunya adalah meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat agar mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan perkebunan dengan pengelolaan yang lebih optimal.

“Salah satunya adalah meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat agar mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan perkebunan dengan pengelolaan yang lebih optimal,” ujarnya.

Pers Harus Berbasis Data dan Fakta

Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan workshop tersebut penting karena industri kelapa sawit dan pers memiliki tantangan yang sama dalam menghadapi dinamika serta berbagai isu yang berkembang.

Menurut Munir, kelapa sawit merupakan komoditas andalan Indonesia yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional dan ekspor.

“Industri sawit ini adalah industri yang merupakan andalan komoditas Indonesia, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan menjadi andalan ekonomi ekspor Indonesia,” ujarnya.

Munir menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi mengenai industri sawit secara objektif. Pemberitaan tidak boleh sekadar mengedepankan citra positif industri, tetapi harus tetap berpijak pada validitas data dan fakta.

“Kita tidak boleh menyuarakan tata kelola sawit yang ramah lingkungan, tetapi dalam praktiknya tidak ramah. Juga tidak boleh,” tegasnya.

Karena itu, menurut Munir, sinergi pers dan industri harus diarahkan untuk mendorong perbaikan tata kelola sawit agar semakin baik dan ramah lingkungan, tidak melanggar hak asasi manusia, serta memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja.

Ia menambahkan bahwa wartawan perlu memiliki kedalaman pengetahuan agar mampu melihat persoalan sawit secara menyeluruh. Dengan pemahaman yang lebih baik, wartawan diharapkan dapat menghasilkan pemberitaan yang kritis, berimbang, faktual, dan tetap mengedepankan kepentingan publik.

Ketua PWI DIY Hudono mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman wartawan terhadap industri kelapa sawit secara lebih komprehensif.

Menurutnya, meskipun Yogyakarta tidak memiliki perkebunan sawit, berbagai isu mengenai sawit tetap menjadi perhatian publik karena Yogyakarta merupakan salah satu pusat informasi dan pendidikan.

“Isu sawit ini memang sangat sensitif. Namun, dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang terus kita tegakkan, pemberitaan tentang sawit akan berimbang, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Hudono.

Ia menilai wartawan perlu memahami persoalan sawit tidak secara parsial, melainkan dari berbagai aspek, mulai dari budi daya, kebijakan, hukum, pengolahan, perdagangan, hingga ekspor.

Pemahaman yang komprehensif dinilai penting agar pemberitaan mengenai industri sawit tidak hanya berfokus pada satu sisi persoalan. Dengan mengedepankan data dan fakta, media dapat membantu masyarakat memahami kontribusi, tantangan, sekaligus berbagai persoalan yang dihadapi industri kelapa sawit Indonesia.

Melalui Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI, sinergi antara insan pers dan pelaku industri diharapkan dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pemberitaan yang berkualitas sekaligus mendukung tata kelola industri sawit yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.