Pemkab Bantul Verifikasi Ulang Data Penerima Bansos Sapu Jagat

Harianjogja.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul tengah memverifikasi kembali sejumlah penerima bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak Coronavirus Disease atau Covid-19 yang bersumber dari APBD Bantul. Bansos yang disebut dengan istilah bantuan sapu jagat tersebut sudah mulai dicairkan untuk tahap pertama.

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul Bantul, Anwar Nur Fahrudin mengatakan kuota bansos sapu jagat yang sudah dianggarkan sebanyak 9.979 orang. Besaran bantuan tiap orang sebesar Rp600.000 per bulan yang diberikan selama tiga bulan mulai Juni hingga Agustus mendatang.

Tahap pertama sudah mulai dicairkan untuk 7.352 orang, “Sisanya akan dicairkan pada pencairan gelombang kedua karena ada kesalahan data. Nama dan nomor induk kependudukan [NIK] belum singkron,” kata Anwar, saat dihubungi Rabu (11/6/2020).

Selain NIK yang tidak singkron, beberapa di antaranya juga salah sasaran atau data yang tidak layak mendapat bantuan. Dinsos P3A saat ini tengah memverifikasi data tersebut bersama pemerintah desa.

Anwar mengatakan data penerima bansos sapu jagat adalah data yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan Non DTKS. Data tersebut, kata dia, juga disingkronkan kembali ke desa. Hasil verifikasi itu masih ada sekitar 2.627 yang belum singkron dari NIK maupun salah sasaran.

Kendati demikian ia memastikan kuota penerima bansos sapu jagat 9.979 orang. sejauh ini belum ada informasi ada penambahan atau pengurangan data penerima bantuan, “Ada penambahan atau tidak tergantung kebijakan bapak Bupati,” ucap Anwar.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Cabang Bantul, Ani Widayani berharap ada penambahan kuota penerima bantuan sapu jagat karena masih banyak warga yang tercecer belum mendapat bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY, maupun dana desa.

Menurut dia, warga yang terdampak Covid-19 cukup banyak, sementara kuota penerima bantuan terbatas. Awalnya dia berharap warga yang tidak terkover bantuan dari Kementerian Sosial bisa diatasi dengan bantuan dari Pemda DIY dan Pemkab Bantul. namun banosos dari APBD DIY tidak memmperbanyak sasaran melainkan hannya menyasar penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Kuota bansos dari APBD 2 juga terbatas,” ujar Ani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.