Mulai 2027, Warga Bantul Bisa Daftar Bansos Secara Mandiri

Harianjogja.com, BANTUL— Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bantul mulai diarahkan ke sistem digital. Dinas Sosial (Dinsos) Bantul tengah menyiapkan penerapan digitalisasi bansos yang direncanakan mulai berjalan pada 2027.

Melalui sistem tersebut, data penerima bantuan akan dikelola secara digital melalui situs web. Masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai calon penerima juga nantinya dapat melakukan pendaftaran secara mandiri.

Digitalisasi ini merupakan bagian dari Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dicanangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Program tersebut diharapkan dapat menghasilkan data penerima yang lebih akurat sehingga bantuan yang disalurkan pemerintah bisa semakin tepat sasaran.

Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul, Jazim Ahmadi, mengatakan seluruh penerima bansos nantinya harus tercatat dalam sistem Perlinsos.

Bantul menjadi salah satu dari 258 kabupaten/kota di Indonesia yang akan menerapkan program tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih berada pada tahap persiapan awal.

“Sekarang baru tahap awal, kami baru akan bentuk tim dan surat edaran pelaksanaan,” kata Jazim, Kamis (17/9/2026).

Sejumlah OPD Dilibatkan

Dalam pelaksanaan digitalisasi bansos, Pemkab Bantul akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Pelibatan lintas instansi diperlukan untuk mempercepat proses pendataan dan memastikan berbagai kebutuhan data dapat terkoordinasi.

DPMKal akan dilibatkan karena memiliki kewenangan yang membawahi kalurahan. Sementara itu, Diskominfo berperan dalam pengelolaan aspek digitalisasi dan Disdukcapil berkaitan dengan data kependudukan.

Tahapan awal akan dilakukan melalui sosialisasi sekaligus pendampingan kepada masyarakat yang akan mendaftarkan diri ke dalam sistem Perlinsos. Pemkab Bantul juga akan menerbitkan surat keputusan (SK) Tim Pelaksana Perlinsos di tingkat kabupaten.

“Nanti penerima bansos akan terdaftar secara digital melalui situs web. Bagi warga yang mau mengajukan juga bisa daftar mandiri, lima menit akan langsung tahu berhak menerima atau tidak,” ujarnya.

Pendaftaran Wajib Punya IKD

Dalam mekanisme baru tersebut, warga yang melakukan pendaftaran sebagai calon penerima bansos juga diwajibkan telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Bagi masyarakat yang belum memiliki IKD, proses pendaftaran nantinya tetap akan mendapat pendampingan. Agen ataupun relawan akan membantu warga dalam proses pendaftaran calon penerima bantuan.

“Saat mendaftar warga juga diwajibkan sudah punya Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kalau belum punya nanti akan dibantu oleh agen ataupun relawan untuk pendaftaran calon penerima bansos,” ungkap Jazim.

Dari sisi penyaluran, bansos digital tetap akan disalurkan melalui bank Himbara. Meski demikian, terdapat kemungkinan bank-bank daerah turut dilibatkan pada masa mendatang untuk penyaluran bansos, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Jazim menambahkan digitalisasi bansos diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi penerima bantuan. Sistem tersebut juga ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya penerima bantuan ganda.

Data yang masuk nantinya akan disesuaikan dengan kondisi kependudukan serta data perlindungan sosial. Dengan demikian, informasi penerima bantuan dapat diperbarui berdasarkan kondisi yang tercatat dalam sistem.

Selain membantu pemerintah dalam proses pendataan dan verifikasi, sistem digital tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Warga nantinya dapat mengetahui status pengajuan bantuan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.