Kasus Penggelapan Bansos, Penyidik Diperiksa 7 Saksi dan Siap Gelar Perkara

Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak tujuh orang diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Bantul terkait dengan dugaan penggelapan dana bantuan sosial (bansos) di Dusun Puron, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan. Penggelapan dana untuk warga miskin ini diduga dilakukan oleh seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Meski demikian, Polres Bantul belum memastikan kapan akan menggelar gelar perkara dan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Padahal, pemeriksaan terhadap saksi sudah digelar sejak Selasa (16/6). “Untuk gelar perkara kami lakukan secepatnya. Saat ini sudah ada tujuh orang yang telah kami periksa sebagai saksi. Nanti kami lihat saat gelar perkara, apakah bisa diangkat ke proses pidana,” kata Kasatreskrim Bantul AKP Ngadi, Jumat (19/6/2020).

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendukung upaya pengusutan dugaan penggelapan dana bansos di Kecamatan Srandakan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta jika dugaan itu terbukti, maka pelaku harus dihukum berat. "Kami mengapresiasi langkah kepolisian yang memroses kasus dugaan penggelapan dana bansos di Bantul. Korupsi bansos adalah kejahatan luar biasa dan melukai rasa kemanusiaan. Tangkap dan penjarakan maling bansos sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ada efek jera,” kata Eko Suwanto.

Eko menambahkan selain langkah hukum yang tegas soal dugaan penggelapan dana bansos ini, upaya evaluasi pelaksanaan penyaluran dana bansos di DIY mendesak dilakukan. "Bansos yang dialokasikan untuk masyarakat harus dipastikan tersalurkan dengan benar kepada seluruh penerima manfaat. Jangan sampai ada yang berlaku korup di tiap prosesnya," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.