DIY Perlu Memiliki Peta Rencana Pemulihan Pascapandemi

Harianjogja.com, JOGJA—DIY perlu memiliki peta perencanaan untuk pemulihan terdampak pandemi corona. Mengingat persoalan pandemi belum diketahui sampai kapan akan berakhir.

Peneliti Sosial Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik Ardiyanto menjelaskan Pemda DIY perlu membuat roadmap untuk recovery pascapandemi, mengingat kondisi pandemi ini belum bisa diprediksi sampai kapan berhenti. Eropa bahkan memperkirakan situasi kembali normal pada 2025 mendatang. Kondisi ini harus dipersiapkan secara matang dari berbagai sektor yang akan terdampak terutama pariwisata dan pendidikan.

BACA JUGA : Pemulihan Iklim Usaha di DIY Dinilai Berat Meski New Normal

“Kita lihat saja pariwisata, pelaku wisata sudah memiliki perkiraan bahwa tak ada wisatawan asing ke Jogja,  Australia misalnya sudah mengeluarkan travel warning sampai 2021. Artinya pelaku wisata hanya mengandalkan wisatawan domestik,” katanya dalam diskusi Sabtu (11/7/2020).

Ia menambahkan sebagian besar pelaku wisata memang sudah siap dengan pemenuhan protokol kesehatan, namun fakta yang terjadi di lapangan memang tidak mudah. “Sehingga harus dibuat roadmap, harus dipetakan, bagaimana wisatawan ini bisa tetap nyaman tetapi juga bisa mematuhi protokol,” katanya.

BACA JUGA : Bantul Prioritaskan Program Pemulihan Ekonomi Imbas Corona

Menurutnya, roadmap recovery pemulihan itu harus masuk dalam perubahan RPJMD dengan  mempertimbangkan anggaran serba minimal karena pemasukan terbatas maka sebaiknya belanja harus ikut dibatasi. Pendidikan pariwisata dan budaya perlu segera ada tahapan untuk hidupkan kembali. Mengingat jumlah mahasiswa DIY besar berdampak ekonomi besar.

“Banyak usaha seperti warung makan ojek online tidak akan tumbuh, jika mahasiswa tak segera datang ke Jogja, ini juga harus dipetakan,” ucapnya.

 Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan perubahan RPJMD harus segera dilakukan dengan menyesuaikan pemulihan pascapandemi. Ia memperkirakan APBD 2021 akan mengalami penurunan drastis, karena pendapatan yang berkurang sekitar 40%. Padahal selama ini sangat jarang terjadi APBD berkurang, lebih sering biasanya naik hingga 10%. Huda menilai membangkitkan ekonomi skala besar perlu dorongan masyarakat.

“Artinya keuangan dan layanan pemerintah pasti akan berkurang. Partisipasi masyakat basis penyusunan APBD yang kami usulkan. Bagaimana menghargai peran serta masyarakat, banyak warga yang secara mandiri berinisiatif membantu pemerintah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.