Subardi Kecam Kasus Pungli Food Truck di Alun-Alun Kidul Jogja
Dugaan pungli dialami food truck Bolosego di Alkid Jogja. Subardi menyoroti kasus tersebut, sementara Polresta Yogyakarta melakukan pendalaman.
Ilustrasi. /Bisnis-Himawan L Nugraha
Harianjogja.com, SLEMAN- Rangkaian jalur Kereta Rel Listrik (KRL) Jogja-Solo segera dinikmati oleh masyarakat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi direncanakan meresmikan jalur ini pada 10 November mendatang.
Kepala DAOP 6 PT KAI Jogja Asdo Artriviyanto mengatakan proyek pembangunan jalur KRL tersebut dimulai sejak 21 Juli lalu. Saat ini jalur KRL yang membentang dari Tugu sampai Solo Balapan sampai tahap penyelesaian. "Rencananya, tanggal 10 November Menhub akan meresmikan, soft launching jalur KA Rel Listrik Jogja-Klaten," katanya saat berudiensi dengan Bupati Sleman Sri Purnomo, Senin (2/11/2020).
Ardo menjelaskan, pada akhir Desember diharapkan KRL untuk jalur Jogja-Solo bisa dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, pada 2021 KRL akan beroperasi selama 20 kali perjalanan setiap hari. "Program ini merupakan upaya PT KAI untuk mendukung program strategis nasional untuk mengurangi beban jalan raya," katanya.
BACA JUGA: Sukarelawan di Lereng Merapi Siaga, Siapkan Barak hingga Skenario Evakuasi
Selain itu, keberadaan KRL bertujuan untuk mendukung akses wisatawan yang akan berkunjung di destinasi wisata baik di DIY maupun Jawa Tengah. Keberadaan KRL tersebut merupakan yang pertama kali di DIY karena di daerah lain moda transportasi sejenis belum dibangun.
"Kami bangun karena melihat jalur Jogja-Solo sangat potensial penumpangnya. Pada awalnya, KRL memiliki kapasitas 200 tempat duduk dengan empat gerbong. Dalam perkembangannya, KRL bisa sampai mangangkut 800 sampai 1000 penumpang atau dengan 12 gerbong," katanya.
Menurut survey penumpang lokal yang dilakukan PT KAI, kebanyakan penumpang naik dari Stasiun Maguwoharjo. Mereka yang naik di stasiun ini didominasi kalangan mahasiswa dan pegawai kantoran. Untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang, KRL beroperasi mulai pukul 04.00 sehingga akan dapat memberikan pelayanan bagi penumpang yang berangkat pagi hari.
Tidak hanya itu, beberapa stasiun juga akan dibuka kembali. Misalnya stasiun Kalasan akan dibuka sebagai imbas dari penataan Stasiun Lempuyangan. Selain stasiun Kalasan, pihaknya juga akan mengintensifkan keberadaan stasiun lokal lainnya seperti stasiun Maguwoharjo dan Patukan. "Kami akan menutup perlintasan tidak resmi untuk mendukung program ini, karena KRL berjalan tanpa suara," katanya.
Bupati Sleman Sri Purnomo menyambut rencana operasional KRL Jogja-Solo. Dia berharap perlintasan yang tidak resmi dapat diselesaikan dengan baik. Sebab tujuannya, kata Sri, juga untuk keselamatan warga karena dalam operasionalnya kereta tidak bersuara. "Dengan peningkatan frekuensi jumlah kereta api yang melintas tentu semakin bertambah sehingga penertiban perlintasan jalur KA sangat mendesak untuk dilakukan," kata Sri.
Sri juga berharap jalur KRL ini dapat menyambungkan kota budaya Jogja dan Solo sehingga diperlukan sinergi dengan jajaran Dinas Perhubungan Sleman untuk memperlancar keberhasilan program KRL. "Baik dalam segi penertiban perlintasan maupun dari segi pengelolaan tata ruang khususnya dalam pengembangan stasiun Kalasan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dugaan pungli dialami food truck Bolosego di Alkid Jogja. Subardi menyoroti kasus tersebut, sementara Polresta Yogyakarta melakukan pendalaman.
Jadwal KA Bandara YIA Senin, 12 Oktober 2026 tersedia 24 perjalanan reguler. Cek jam keberangkatan dari Jogja, Wates, dan YIA.
Kader Gerindra Sleman menggelar Gerakan Indonesia Asri di Tlogo Putri, Kaliurang, dengan menanam pohon, menebar benih ikan, dan membagikan sembako.
Jadwal KRL Solo-Jogja Senin, 12 Oktober 2026 tersedia dalam 12 perjalanan dari Palur. Simak jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Senin, 12 Oktober 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan tarif tiket Rp8.000.
Pemerintah mencatat setoran Rp57,1 triliun dari Satgas PKH selama 2025–2026, termasuk pajak dan PNBP hasil penertiban kawasan hutan.