Cegah Klaster Perkantoran, Samsat Kulonprogo Perketat Penerapan Protokol Kesehatan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Kantor Samsat Kulonprogo mengetatkan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 menyusul kemunculan klaster perkantoran di Kabupaten Kulonprogo.

Masyarakat yang hendak menggunakan layanan di kantor Samsat wajib menerapkan 3 M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Aturan ini juga berlaku bagi petugas Samsat.

Samsat juga memberikan inovasi baru yaitu layanan one call system bagi pemohon SIM baru atau perpanjangan SIM. Masyarakat cukup mengumpulkan berkas permohonan sekaligus nomor telepon yang bisa dihubungi kepada petugas. Setelah itu masyarakat dipersilakan untuk pulang, kemudian bakal dihubungi lagi bila seluruh berkas telah diverifikasi dan kembali datang untuk pengambilan pas foto.

"Layanan ini untuk mencegah adanya kerumunan di kantor pelayanan Samsat," terang Kanit Regident Satlantas Polres Kulon Progo, Ipda Bagoes Sulistiantoro, Senin (23/11/2020).

Bagoes mengatakan pelayanan seperti pajak tahunan, pajak lima tahunan dan cek fisik kendaraan tetap dilakukan di kantor tetapi dengan pembatasan jarak yang ketat. Pengunjung juga harus mencuci tangan di air mengalir atau hand sanitizer yang sudah tersedia di sejumlah titik di kantor ini.

"Selain penyediaan sarpras penunjang protokol kesehatan, setiap pagi kami juga menggelar sosialisasi kepada pengunjung tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan, diharapkan pengunjung bisa memahami kondisi sekarang ini," ujar dia.

Sebelumnya Samsat Kulonprogo sempat didatangi Komisi III DPR RI. Kunjungan ini untuk memantau pelayanan pajak pada masa pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, mengatakan secara umum, Samsat Kulonprogo sudah menerapkan protokol kesehatan. Di sejumlah titik telah dilengkapi tempat cuci tangan. Pengunjung yang masuk juga dicek suhu tubuhnya menggunakan thermogun.

Proses pengurusan pajak terhadap masyarakat, kata Khairul, juga dilakukan secara cepat untuk  meminimalkan kerumunan. Namun, kata dia, masih ada kendala lain di luar protokol kesehatan, yaitu soal akses jaringan pengurusan administrasi di wilayah perbukitan. "Terkait hal itu nanti akan kami koordinasikan dengan instansi terkait," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.