Buntut Serangan Ransomware, Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional
Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola dan finansial pusat data nasional.
Ingat Pesan Ibu, Jangan Lupa Pakai Masker./Antara
Harianjogja.com, JOGJA—Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria Wiratama meminta masyarakat yang memilih untuk berlibur di luar rumah untuk mematuhi peraturan yang ada sekaligus protokol kesehatan. Selama rekreasi, mereka harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.
Bayu juga meminta wisatawan untuk sebisa mungkin menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian selama libur akhir tahun. Jika harus menggunakan kendaraan umum, maka disarankan untuk memilih transportasi yang tidak padat penumpang.
Tak hanya itu, pemilihan lokasi wisata juga harus memperhatikan aspek kapasitas orang di destinasi wisata tersebut. Wisatawan diimbau untuk memilih lokasi yang outdoor dan tidak padat, serta harus senantiasa menggunakan masker selama piknik.
"Penting juga untuk mencatat nomor Covid-19 di daerah tujuan wisata dan laporkan jika ada pelanggaran atau ada yang memiliki gejala Covid-19," kata dia kepada Harian Jogja, beberapa hari lalu.
Menurutnya, hal ini belum menjadi kesadaran banyak orang. Oleh karena itu, ia meminta wisatawan untuk mulai sadar dan bertindak antisipatif dengan menyimpan nomor pusat Covid-19 di daerah wisata.
"Masih perlu edukasi soal itu di pintu masuk daerah, pintu masuk pusat wisata, penginapan, dan restoran," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola dan finansial pusat data nasional.
Pemkab Magelang perkuat data kependudukan untuk tekan kemiskinan. Inovasi pelayanan cepat hingga 1 jam terus dikembangkan.
Pemda DIY buka peluang bantuan lampu Stadion Mandala Krida, namun masih menunggu persetujuan KPK sebelum realisasi.
Googlebook resmi diperkenalkan sebagai laptop AI Gemini generasi baru. Simak fitur, keunggulan, dan jadwal rilis 2026.
Sebanyak 1.738 SPPG disuspend untuk perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah perketat pengawasan dan buka kanal pengaduan.
Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK. Simak isi surat edaran terbaru dan penjelasan lengkap terkait Putusan MK 2026.