Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, BANTUL--Dinas Kesehatan Bantul memastikan semua puskesmas dan dua rumah sakit milik pemerintah di Bantul sudah teregistrasi resmi sebagai fasilitas kesehatan pelayanan imunisasi Covid-19. Sementara untuk sakit swasta masih dalam proses pengusulan.
“Selain rumah sakit milik pemerintah dan puskesmas yang siap dalam pelayanan imunisasi Covid-19, kami juga susulkan untuk fasilitas layanan kesehatan swasta sebagai tambahan,” kata Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Dinas Kesehatan Bantul, Abednego Dani Nugroho, Minggu (3/1/2020).
BACA JUGA : RS di Jogja Belum Sediakan Vaksin Corona
Untuk layanan imunisasi di rumah sakit swasta, Abed-sapaan akrab Abednego Dani Nugroho, belum bisa menyebutkannya karena harus menunggu Surat Keputusan (SK) kepala Dinas Kesehatan. Namun ada sekitar 10 rumah sakit swasta yang akan diusulkan dapat melayani imunisasi Covid-19. Jumlah tersebut diakuinya bisa berkurang atau bertambah tergantung kesiapan sarana dan prasarana pendukung di rumah sakit tersebut.
Saat ini, sambil menunggu vaksin datang, pihaknya masih terus memantapkan pelatihan vaksinator di semua puskesmas dan rumah sakit. Sementara untuk penerima vaksin, Abed mengatakan masih dalam proses pendataan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Nantinya perioritas vaksin untuk tenaga kesehatan dan warga yang sudah terdaftar,” kata Abed.
Warga yang terdaftar biasanya akan mendapatkan pesan singkat atau SMS melalui telepon selular. Sementara tenaga kesehatan di Bantul yang terdaftar dan perioritas mendapatkan vaksin sekitar 4.000 orang. Mereka calon penerima vaksin adalah warga dengan rentang usia 18-59 tahun, tidak memiliki komorbid atau penyakit bawaan, seperti diabetes militus, jantung maupun hipertensi,termasuk ibu hamil dan sedang menyusui tidak mendapatkan vaksin.
BACA JUGA : Pemerintah Bisa Gratiskan Vaksin Covid-19, Ini Caranya
Sementara itu, Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul, Sri Wahyu Joko Santoso mengatakan, paket vaksin Covid-19 yang nantinya didistribusikan oleh Pemerintah Pusat dimungkinkan sudah lengkap dengan alat suntik, sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi menganggarkan untuk membeli kebutuhan diluar program vaksinasi.
“Semua sudah ditanggung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak lagi mengeluarkan anggaran,” katanya.
Disinggung soal merek vaksin Covid-19 yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat itu, Sri Wahyu mengatakan ada sejumlah merek namun yang akan diberikan, nantinya dipastikan sudah mendapatkan emergency use authorization atau izin untuk penggunaan produk medis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Guru PPPK penuh waktu berkesempatan ikut seleksi PNS pada awal 2027. Pemerintah dan DPR juga sepakat mengubah status menjadi pegawai pusat.
Manajer PSS Sleman Agus Purwoko menilai training ground penting untuk meningkatkan kualitas dan prestasi Super Elja. Ini perkembangannya.
Rusia memanggil Dubes Jepang Akira Muto setelah Putin mengunjungi Etorofu. Sengketa Kepulauan Kuril kembali memanas.
Vaksin HPV kini menyasar siswa laki-laki kelas 5 SD di Sleman dalam BIAS 2026. Total 16.291 siswa menjadi sasaran imunisasi.
Eks Menag Yaqut minta dibebaskan dari dakwaan korupsi kuota haji 2023-2024. Tim hukum menilai dakwaan jaksa kabur