Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul mengusulkan 15.000 kepala keluarga (KK) calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) ke Kementerian Sosial. BST tersebut akan dicairkan selama empat bulan senilai Rp300.000 per bulan mulai Januari sampai April 2021.
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Bantul Anwar Nur Fahrudin mengatakan angka 15.000 KK calon penerima BST itu baru usulan per 1 Januari lalu. Dia belum mengetahui pasti berapa KK yang disetujui oleh Kementerian Sosial untuk mendapatkan BST.
BACA JUGA: Semalam, Guguran Lava Pijar Meluncur 6 Kali dari Puncak Merapi
"Sampai hari ini kami belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat berapa KK yang disetujui," kata Anwar, saat dihubungi Rabu (6/1/2020).
Nilai BST tahun ini berbeda dengan tahun lalu yang nilainya mencapai Rp600.000. BST tersebut akan dicairkan langsung kepada penerima melalui kantor pos seperti tahun lalu. Selain mengusulkan data calon penerima BST, Dinsos P3A juga mengusulkan sebanyak sekitar 78.000 KK calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 58.000 calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Jumlah penerima BPNT ini berkurang sekitar 29.000 dibandingkan dengan tahun lalu karena dalam daftar calon penerima bantuan pangan nontunai senilai Rp200.000 per bulan dalam bentuk sembako itu terdapat data ganda, "Ada juga yang tidak pernah bertransaksi sehingga dihapuskan dari data penerima BPNT, " ucap Anwar.
BACA JUGA: Rekomendasi WHO: Jeda Waktu Pemberian Vaksin hingga 28 Hari
Sementara, penerima bantuan PKH berkurang sekitar seribuan KK karena ada penerima yang sudah tidak memenuhi syarat. Menurut Anwar, bantuan PKH mensyaratkan adanya komponen seperti anak sekolah, lansia, dan anggota yang berkebutuhan khusus.
"Bantuan PKH ini kan bersyarat. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi ya tidak bisa mendapatkannya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Arie Sujito menilai reshuffle kabinet Prabowo harus menjawab problem dan harapan publik, bukan justru memunculkan teka-teki baru.
DPRD Kulonprogo menyoroti kendaraan ODOL dan aktivitas pertambangan yang dinilai berdampak pada kerusakan serta usia pakai jalan.
Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman digelar dua hari di Kulonprogo, mempertemukan 25 stan dan stakeholder pertanian DIY.
Pengajuan pengunduran diri Dukuh Krapyak Wetan, Bantul, belum memenuhi syarat. Pemkab menyebut hasil klarifikasi tak menemukan unsur tuduhan.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.