Polri Tahan DR, Rekan Febrie Adriansyah Jadi Tersangka TPPU
Polri menetapkan DR sebagai tersangka TPPU bersama Febrie Adriansyah. DR telah ditahan, sedangkan Febrie masih menunggu proses di Kejagung.
Ilustrasi vaksinasi Covid-19./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, BANTUL— Pemerintah Kabupaten [Pemkab] tak punya persiapan khusus dalam menghadapi potensi penolakan vaksinasi dari masyarakat. Sejauh ini, Pemkab baru sebatas menyosialisasikan kebijakan vaksinasi yang berasal dari Pemerintah Pusat.
Sekretaris Daerah [Sekda] Bantul, Helmi Jamharis tak mau berandai-andai ihwal warga yang menolak vaksinasi. “Kita tak bisa berandai-andai kalau ada warga yang menolak divaksin. Kami belum dapat memberikan jawaban," katany Jumat, (15/1/2021).
Ia mengklaim, Pemkab baru sebatas menyosialisasikan pelaksanaan vaksinasi. Materinya sendiri, katanya diperoleh dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dibahas dan diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Sosialisasi juga menyangkut keamanan vaksin. Masyarakat tak perlu khawatir dengan vaksin Covid - 19 bermerk Sinovac yang berasal dari China itu. Kata Helmi, vaksinnya sudah lolos uji Badan Pengawas Obat dan Makanan [BPOM]. Vaksin itu juga sudah memperoleh jaminan “halal” dari Majelis Ulama Indonesia [MUI].
BACA JUGA: Hari Ini 6 Warga DIY Meninggal karena Corona, 295 Orang Dilaporkan Positif
Terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid - 19 Bantul, Sri Joko Wahyu Santoso mengatakan, “sampai saat ini Pemkab Bantul belum menyusun regulasi maupun aturan yang mengatur tentang penolakan vaksin.”
Kepada Harianjogja.com, Senin (18/1/2021), dokter yang akrab disapa Oky itu juga mengaku belum menyelenggarakan survei terkait kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19.
Menurut Oky, respons masyarakat Bantul terhadap vaksinasi secara umum sudah cukup bagus. Ia mengklaim, angka cakupannya mencapai 98%. Sementara sisanya pun bukan karena menolak, melainkan karena pindah domisili atau terlambat vaksinasi.
Hanya saja, itu berlaku untuk vaksinasi reguler atau imunisasi dasar untuk penyakit polio. Sementara untuk vaksinasi Covid - 19, situasi sosialnya jelas berbeda. “Kalau polio dan lain adalah valsinasi reguler, jelas sudah diterima,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polri menetapkan DR sebagai tersangka TPPU bersama Febrie Adriansyah. DR telah ditahan, sedangkan Febrie masih menunggu proses di Kejagung.
Ledakan diduga akibat gas pipa tanam merobohkan rumah di Perumahan Grand Polonia, Medan. Dua korban masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
Cara memperbaiki genteng bocor sesuai penyebabnya, mulai dari genteng retak hingga bubungan atap agar hasil lebih awet dan tahan lama.
BGN mengevaluasi 63 juta data penerima MBG dan memprioritaskan daerah berisiko stunting tinggi sesuai arahan Presiden Prabowo.
Polda Metro Jaya menerima laporan PWI Pusat terhadap Hotman Paris terkait dugaan penghinaan profesi wartawan. Penyidik mulai mendalami laporan.
Prabowo memaparkan 10 pesan utama dalam Sidang Kabinet Paripurna, mulai kebocoran ekonomi, MBG, Danantara hingga digitalisasi birokrasi.