Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kadin Bantul Nilai Positif bagi Dunia Usaha
Kadin Bantul menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak positif bagi dunia usaha, didukung digitalisasi UMKM dan program KUR.
Ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, JOGJA--Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DIY, Berty Murtiningsih menyampaikan terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per 26 April 2021 sebanyak 184 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 38.539 kasus.
Penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 terbanyak dari Sleman 78 kasus, Bantul 39 kasus, Jogja 33 kasus, Kulonprogo 22 kasus, dan Gunungkidul 12 kasus. Riwayat sementara kasus terkonfirmasi Covid-19 berdasarkan periksa mandiri 27 kasus, tracing kontak kasus positif 130 kasus, dan belum ada info atau belum diketahui riwayatnya 27 kasus.
BACA JUGA: Sepuluh SD dan SMP Kota Jogja Gelar Uji Coba PTM Akhir April
Pada hari yang sama juga terjadi penambahan kasus meninggal dunia sebanyak dua kasus. “Sehingga total kasus meninggal menjadi 943 kasus,” kata Berty, Senin (26/4/2021).
Sementara penambahan kasus sembuh sebanyak 225 kasus, sehingga total sembuh menjadi 33. 424 Kasus. Adapun jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 258.513 sampel, termasuk 742 sampel di antaranya diperiksa per 26 April 2021. Sementara jumlah orang yang diperiksa 233.807 orang, termasuk 719 orang di antaranya diperiksa per Senin (26/4/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kadin Bantul menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak positif bagi dunia usaha, didukung digitalisasi UMKM dan program KUR.
DPRD dan Pemkab Kulon Progo resmi menandatangani kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo 2027.
Yusril bertemu Menhan Sjafrie membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara yang ditargetkan diajukan sebagai RUU pada awal 2027.
Sebanyak 12 provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2027. Simak daftar besaran upah minimum dan persentase kenaikannya.
DPRD Sleman mendorong kolaborasi Pemkab dan perbankan untuk memperkuat modal UMKM agar berkembang dan mampu menjangkau pasar ekspor.
KSPI dan Partai Buruh menolak UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta. Mereka meminta revisi menjadi Rp6,21 juta dan menyiapkan langkah hukum.