Hotel Mutiara di Malioboro Digunakan Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19

Harianjogja.com, JOGJA-Pemda DIY bersama Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI berencana menggunakan eks Hotel Mutiara I dan II untuk dijadikan sebagai rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan khusus Covid-19.

“Ini ada bangunan [esk Hotel Mutiara 1 dan II], yang kami harapkan juga bisa segera diselesaikan oleh Kementerian PUPR dan hari ini juga sudah dilakukan peninjauan. Semoga bisa segera diselesaikan,” kata Sultan, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PPKM Level 3 dan 4 Jawa-Bali melalui daring yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di Kompleks Kepatihan, Sabtu (31/7/2021).

Sultan mengatakan penambahan rumah sakit lapangan diperlukan karena persentase tempat tidur untuk pasien Covid-19 masih rendah yaitu 32,3%. Sultan mengaku sedang berusaha terus meningkatkan persentase tempat tidur pasien Covid-19 di semua rumah sakit rujukan khusus Covid-19 melalui SK Gubernur DIY.

Namun Sultan juga meminta rumah sakit rujukan di bawah naungan Kementerian Kesehatan juga menaikkan persentase tempat tidur khusus Covid-19, “Karena rilnya, persentase tempat tidur yang untuk pasien Covid masih rendah yaitu 32,3%, ungkap Sri Sultan.

Sultan menjelaskan, dengan dinaikkannya persentase tempat tidur bagi pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan yang ditetapkan Kemenkes RI, diharapkan pasien yang menjalankan isolasi mandiri dengan keadaan sedang dan berat bisa segera dirujuk ke rumah sakit.

Terkait upaya menekan angka kematian pasien isolasi mandiri, Sultan mengatakan, sudah dimulai upaya penjemputan pasien isolasi mandiri untuk dipindahkan ke selter terpadu. Meskipun memang upaya ini belum dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di DIY.

BACA JUGA: Luhut Berpesan agar Anak Muda Banyak Belajar dari Negara Maju, tapi Jangan Lupa Pulang

Selain itu, dalam rapat tersebut, Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat juga menyampaikan bahwa DIY berupaya memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tetap stabil, salah satunya dengan memberikan bantuan langsung tunai terutama untuk pedagang kaki lima (PKL). Namun bantuan langsung itu sulit direalisasikan cepat karena perlu pendataan by name dan by adress, sehingga upayanya adalah melalui koperasi.

Diharapkan bantuan koperasi untuk permodalan para PKL sudah direalisasikan pada Senin pekan ini, “Harapannya uang itu bisa menambah modal bagi kelompok PKL hal seperti ini kita lakukan. Total ada 116 koperasi yang mendapat bantuan,” kata Sultan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.