Pemda DIY Didesak Siapkan Anggaran untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Harianjogja.com, JOGJA--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY meminta Pemda segera menyiapkan anggaran untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di wilayah ini.

"Pemda DIY maupun kabupaten/kota sangat perlu menganggarkan operasional vaksinasi dalam perubahan anggaran ini secepatnya dan secukupnya," kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana di Yogyakarta, Jumat (27/8/2021).

Menurut dia, anggaran percepatan vaksinasi diperlukan agar vaksinasi yang menyasar 2,8 juta penduduk DIY bisa selesai sesuai target pada akhir Oktober 2021.

Untuk operasional percepatan vaksinasi, tambah dia, secara teknis bisa menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) atau mata anggaran nonoperasional yang tidak mendesak.

"Kami sangat mengapresiasi dan menghargai dedikasi dan gotong royong berbagai pihak seperti yang sudah berlangsung saat ini, tetapi percepatan dan pemerataan butuh dukungan anggaran yang cukup," ujar dia.

Huda menyebutkan besaran anggaran penyelenggaraan vaksinasi massal per orang perlu Rp35.000 untuk sekali suntik, sehingga perlu Rp70.000 untuk vaksin pertama dan kedua.

Jika diselenggarakan melalui fasilitas kesehatan atau sentra vaksin bisa diefisiensi menjadi Rp15.000 untuk sekali suntik atau Rp30.000 per orang untuk dua kali vaksin.

BACA JUGA: Di Akhir Pemerintahan Jokowi, Utang Indonesia Bisa Rp9.800 Triliun

"Angka ini perlu segera dihitung total kebutuhan anggarannya. Gabungan metode sentra vaksin maupun vaksinasi massal," kata dia.

Penganggaran itu, menurut dia, perlu dikoordinasikan juga dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri serta Pemda DIY.

Ia memastikan DPRD DIY akan berusaha memfasilitasi pertemuan koordinasi tersebut secepatnya sebagai komitmen terhadap dukungan percepatan vaksinasi.

"Selain itu kami juga menargetkan perubahan APBD 2021 bisa diselesaikan secepatnya. Dalam jadwal badan musyawarah kami targetkan pertengahan September ini selesai agar anggaran bisa segera digunakan untuk percepatan vaksinasi," kata Huda.

Menurut dia, masalah utama dari vaksinasi adalah kurangnya anggaran operasional sehingga perlu menggandeng pengusaha atau sponsor yang bisa membiayai penyelenggaraan.

"Terutama vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI/Polri, biaya operasional belum disediakan oleh pemerintah pusat, sehingga rekan rekan TNI/Polri full gotong royong," ujar dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara