Dorong SKID sebagai One Source Data Keuangan Daerah, Kanwil DJPb DIY Tingkatkan Kualitas LKPD 

Harianjogja.com, JOGJA--Sistem Informasi Keuangan Daerah atau lebih dikenal dengan istilah SIKD adalah Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Salah satu tujuan SIKD adalah sebagai One Source data keuangan daerah di level nasional yang akan digunakan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional, menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara nasional, merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran, serta melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah
Untuk menghasilkan informasi keuangan daerah yang berkualitas tentunya diperlukan data pemda yang berkualitas pula.

Korelasi antara peningkatan kualitas data pemda dalam mendukung SIKD sebagai one source data keuangan daerah yang berkualitas dan dapat diandalkan dibahas melalui FGD dengan tema “Peningkatan Kualitas LKPD dalam rangka mendukung SIKD sebagai One Source Data Keuangan Daerah” yang diselenggarakan oleh Bidang Pembinaan dan Pelaporan Akuntansi (PAPK) Kanwil DJPb DI Yogyakarta bersama seluruh Pemda lingkup DI Yogyakarta pada Hari Rabu, 24 November 2021 melalui sarana zoom meeting dan kanal Youtube, dengan menghadirkan para narasumber yang berkaitan langsung dengan SIKD.

Yaitu Arman Gunawan, SE,SST,AKt.,MBA, Kasubdit Pengembangan Aplikasi, Basis Data Infrastruktur dan Operasional Teknologi Informasi Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi DJPK Kemenkeu; serta Eko Yuliati, SE,M.Sc., MSE, Kabid Akuntansi BKAD Kabupaten Sleman. Berkenaan dengan dimulainya implementasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), hadir pula narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb yaitu Mei Ling, SE.,Ak.,MBA, Ph.D, Kasubdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat APK menyampaikan peran SIKD dalam penyelenggaraan SIKRI.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa menyampaikan bahwa perkembangan regulasi yang sangat dinamis serta mulai diimplementasikannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua lini menjadi tantangan tersendiri untuk menjalin sinergi dan koordinasi di level nasional, di antaranya dalam hal Penyelarasan SIKD sebagai reporting platform secara nasional dengan SIPD yang sedang dikembangkan oleh Kemendagri untuk Pemda ; Penyelarasan RPP BAS untuk Daerah yang saat ini sedang disusun Kemenkeu dengan aturan teknis operasional dari Kemendagri ; Simplifikasi Pelaporan dengan penyederhanaan pelaporan yang diminta oleh Kemenkeu ataupun K/L pusat lainnya kepada Pemda.

Kegiatan FGD ini diharapkan bermanfaat untuk mendapatkan gambaran tentang peran penting SIKD sebagai salah satu sumber penyedia data (one source data) keuangan pemda di level nasional, dan urgensi penyajian data pemda secara lebih detail dan berkualitas untuk mendukung SIKD yang berkualitas, yang secara otomatis juga akan mendukung penyelenggaraan SIKRI, dalam rangka menyediakan data Pemerintah Daerah hingga level data transaksi yang lengkap, andal dan tepat waktu untuk mendukung penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan fiskal secara nasional termasuk dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.