Vaksin Booster Sebaiknya Diberikan Setelah Target Vaksinasi I & II Tercapai

Harianjogja.com, JOGJA—Rencana pemerintah memberikan vaksin booster mulai tahun depan mendapat tanggapan baik dari banyak pihak. Namun, vaksin booster sebaiknya diberikan saat dosis pertama dan kedua telah mencapai target.

Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Rekomendasi untuk Mekanaisme Vaksin Booster yang digelar Harian Jogja secara daring, Kamis (9/12/2021). FGD menghadirkan Tim Pengkaji Distribusi Vaksin ORI DIY Chasidin dan Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto.

Chasidin mengungkapkan, ada wacana pemerintah menerapkan vaksin booster mulai tahun depan, baik berbayar maupun gratis. Hal ini tentu akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. "Apalagi saat ini capaian vaksin dosis pertama secara nasional baru 68 persen dan 47 persen untuk vaksin kedua," katanya.

Di sisi lain, kata Chasidin, selama ini booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Pemberian booster kepada nontenaga kesehatan dan berbayar sejatinya bisa dilakukan, asalkan harga vaksin terjangkau.

"Selain itu, nantinya juga tidak semua masyarakat bisa mengakses vaksin booster. Apalagi sasaran dari vaksinasi ini juga belum ada kejelasan maupun validasi," lanjutnya.

Menurut dia, validasi penerima booster harus dilakukan. Sebab, capaian vaksinasi pertama dan kedua juga  belum 90 persen. Selain itu, vaksin booster ketiga untuk nakes juga belum 80 petsen. "Seharusnya vaksin juga tidak boleh dikomersilkan. Karena akan berpotensi ada penyimpangan," jelasnya.

Begitu juga jika booster diberikan secara gratis, dia mengkhawatirkan akan ada penyalahgunaan, sehingga harus ada pengawasan. "Apalagi menurut pemerintah ada 1 juta vaksin booster," paparnya.

Hal sama juga diungkapkan oleh Koeswanto. Ia menilai lebih baik vaksin pertama dan kedua diselesaikan lebih dulu. Apalagi saat ini ada dua kelompok yang membutuhkan vaksin yakni anak-anak dan lanjut usia.

"Soal booster berbayar apakah mungkin bisa terealiassi? Vaksin petama dan kedua gratis aja susah. Kami khawatir. Lebih baik vaksin pertama dan kedua diselesaikan dulu. Setelah itu dijalankan booster berbayar," ungkapnya.

Baik Koeswanto maupun Chasidin juga menyorot mengenai transparasi data capaian vaksinasi. Keterlibatan TNI dan Polri dalam vaksinasi seharusnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Sebab, ini berkaitan dengan validitas data. "Vaksinasi massal harusnya tetap melibatkan dinas," ucap Chasidin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.