Penerapan Perda Pancasila di DIY Butuh Sinergi

Harianjogja.com, JOGJA—Penerapan Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan butuh sinergi dari berbagai pihak. Peraturan ini nantinya bisa berlaku tidak hanya di lingkungan pendidikan namun juga di kalangan masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menjelaskan semangat dari pembentukan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah upaya menggelorakan kembali Pancasila.

Mengingat di DIY kerap ditemukan sejumlah tindakan yang kadang jauh dari nilai Pancasila, seperti aksi intoleran atau tidak menghargai praktik budaya hingga radikalisme dan terorisme. Oleh karena dengan adanya aturan diharapkan dapat mencegah praktik bertentangan dengan Pancasila dan masyarakat semakin dapat membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami di DPRD DIY memiliki inisiatif ini semua berangkat dari rasa ingin agar tatanan kehidupan bermasyarakat ini ke depan lebih baik lagi, lebih sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kami tentu tidak ingin ada tindakan yang bertentangan dengan Pancasila,” katanya dalam diskusi Perda Pancasila untuk Kehidupan Lebih Humanis yang digelar Harian Jogja, Senin (14/3).

Eko menyadari untuk bahwa Perda ini masih membutuhkan aturan turunan untuk merinci detail penerapannya lewat Peraturan Gubernur DIY. Lebih penting lagi, bahwa penerapan Perda ini butuh sinergi dengan berbagai pihak agar cita-cita mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan Pancasila.

“Maka disebutkan juga dalam pasal bahwa perlu ada sinergi, kerja sama, tidak hanya antarpemerintah, tetapi juga masyarakat dari level informasi sampai individu, perguruan tinggi hingga media massa,” katanya.

Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi menyatakan ada tujuan besar dari Perda yaitu memikirkan pengertian Pancasila dalam makna praktis. Konsepnya cukup ambisius dan komprehensif tidak hanya level PNS tetapi juga masyarakat sipil sampai ke keluarga. Strateginya butuh pendekatan berbeda terkait dengan latar belakang budaya, seperti isu seperti kenakalan remaja itu menjadi perhatian.

Tetapi menurutnya Perda Pancasila ini masih bersifat sebagai pondasi saja, sehingga butuh inovasi kerja bersama, tidak hanya di pemerintahan tetapi juga masyarakat, karena melibatkan konsep kewarganegaraan yang baru.

Ia menambahkan pada awal Program Sinau Pancasila dari kapanewon di DIY, targetnya adalah pemuda sadar tentang tanggung jawab sipil tetapi perhatian terhadap politik dan lingkungan. Cara ini bisa dilanjutkan dalam penerapan Perda Pancasila dengan menambah beragam inovasi sehingga perlu ide baru dalam prosesnya, misalnya mendemokratisasikan pengambilan keputusan di perdesaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.