Peneliti UGM:  Proyek Tambang di Wadas Tidak Transparan dan Nonpartisipatif

Harianjogja.com. JOGJA--Sejumlah pakar dan akademisi melihat belum adanya keterbukaan informasi yang disampaikan ke masyarakat terkait proyek tambang batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener. Isu ini kembali dibahas dengan menghadirkan sejumlah pakar dalam seminar bertajuk Membangun Kesejahteraan Masyarakat yang Mensejahterakan Lingkungan Hidup di UC UGM, Sabtu (19/3/2022). 

Pertemuan ilmiah itu dengan narasumber Peneliti & Dosen Fisipol UGM Hakimul Ikhwan, kemudian Anggri Setiawan dari Laboratorium Geomorfologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Fakultas Geografi UGM dan praktisi hukum Retna Susanti.

Dalam kesempatan itu Hakimul Ikhwan menilai proyek Wadas yang berdampak pada konflik, kurang dikemas dengan baik dan tanpa transparansi. Padahal setiap program untuk bisa berkelanjutan maka harus ada dukungan masyarakat. Selain itu sesuai dengan ketentuan PBB bahwa setiap pembangunan sebaiknya menghindari konflik dengan menekankan perdamaian.

BACA JUGA: MotoGP Mandalika : Mario Aji Finis di Posisi ke-14 

“Di Indonesia harus ada pendekatan partisipatif untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Kami melihat konflik di Wadas ini ada miskomunikasi. Program tidak diterapkan dengan baik dan tanpa transparansi,”katanya.

Ia mengatakan persoalan Wadas tidak hanya terbatas pada penambangan andesit secara umum, akan tetapi pembangunan secara luas dan keterkaitan dengan kawasan sekitar. “Termasuk ada proyek bendungan, kebutuhan air untuk irigasi hingga pembangunan di kawasan tersebut,” ujarnya.

Praktisi Hukum Retna Susanti menilai pemerintah kurang memiliki keterbukaan informasi terkait proyek Wadas. Akibatnya warga tidak banyak mendapatkan informasi sehingga terkait proyek Bendungan Bener sehingga menimbulkan konflik. Tak diketahui secara pasti alasan pemerintah kurang terbuka dengan proyek ini.  

“Padahal sesuai hukum kebijakan publik, mestinya pemerintah melaksanakan sosialisasi dan dialog dengan warga yang menjadi korban,” ujarnya.

Ia menambahkan, seharusnya informasi diberikan secara terbuka dengan mengedepankan komunikasi. Tanpa ada keterbukaan maka informasi yang tidak tersampaikan dengan baik akan menimbulkan konflik.

“Pemerintah sebaiknya perlu mengurangi kebijakan bersifat birokratis dengan penyelesaian selalu pendekatan ekonomi. Masyarakat harus dilibatkan dan terbuka dengan pendekatan sosial, budaya. Saya kira ini berlaku dalam hal kebijakan apa pun yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.