Tol Bawen-Jogja Bikin Distribusi Barang ke Pelabuhan Lebih Efisien
Pemkab Temanggung menilai Jalan Tol Bawen-Jogja mempercepat distribusi barang ke pelabuhan, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung investasi.
Ketum Perindo Hary Tanoe saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di sela-sela Muskerwil Perindo DIY, Sabtu (26/3/2022). - Harian Jogja/Sunartono
Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyatakan dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 karena akan muncul masalah kompleks berkaitan dengan masa jabatan legislatif hingga kepala daerah.
Hary Tanoe mengatakan partainya dengan tegas menolak penundaan pemilu karena sesuai konstitusi, jabatan presiden dan wakil presiden adalah maksimal dua periode.
“Untuk saat ini belum saatnya mengubah konstitusi. Dua periode jabatan presiden dan wakil presiden sudah cukup baik,” ungkapnya di sela-sela Musyawarah Kerja Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo DIY di Jogja, Sabtu (26/3/2022).
Selain itu, jika dipaksa melakukan penundaan pemilu, maka akan timbul masalah kompleks berkaitan dengan masa periode pejabat di legislatif dan eksekutif baik di pusat dan daerah.
“Masalahnya kompleks. Kalau mau ada penundaan itu, bagaimana dengan [periode jabatan] Gubernur, bagaimana dengan [periode] DPR, bagaimana walikota. Terus kapan Partai Perindo duduk di parlemen,” ujar Hary Tanoe.
Terkait dengan pencapresan 2024, ia memastikan tidak akan mencalonkan diri. Perindo akan mendukung tokoh lain yang dinilai cocok dan sevisi namun sampai saat ini belum ditentukan.
Ia mengatakan terkait dengan persiapan Pemilu 2024, saat ini menuju pencalegan. Partainya siap mendukung dana jika ada tokoh yang memiliki basis massa kuat kemudian bergabung di Perindo untuk menjadi Caleg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Temanggung menilai Jalan Tol Bawen-Jogja mempercepat distribusi barang ke pelabuhan, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung investasi.
Kejari Surabaya menyetorkan Rp9,05 miliar hasil rampasan kasus TPPU judi online ke kas negara dan terus menelusuri aliran dana ke luar negeri.
Presiden Prabowo memaparkan capaian dan pekerjaan rumah Kabinet Merah Putih setelah 18 bulan pemerintahan, dari pangan hingga digitalisasi.
Dugaan jual beli seragam di SMPN 1 Jetis di Bantul diadukan ke ORI DIY. Dikpora Bantul menyebut sekolah tidak terlibat dalam pengadaan seragam.
Kabinet Merah Putih memaparkan 12 capaian strategis hingga Juli 2026, mulai dari ketahanan pangan, energi, BUMN, hingga pasar karbon.
KPK mengangkut dua mobil sitaan dari Pendopo Bupati Lombok Barat dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap proyek senilai Rp12,4 miliar.