Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Ini Alasannya
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik empat pejabat eselon II setingkat kepala dinas di Bangsal Kepatihan, Kamis (11/8/2022). /Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA — Gubernur DIY Sri Sultan HB X melantik empat pejabat eselon II setingkat kepala dinas di Bangsal Kepatihan, Kamis (11/8/2022). Sultan mengingatkan kepada para pejabat untuk saling bersinergi antarorganisasi perangkat daerah.
Keempat pejabat yang dilan dilantik adalah Syam Arjayanti yang sebelumya menjabat Wakil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, kini menduduki Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.
BACA JUGA: PN Jogja Terima Limpahan Berkas Perkara Dugaan Korupsi Bos Summarecon dari KPK, Ini Isi Dakwaannya
Kemudian Hari Edi Tri Wahyu Nugroho menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informastika DIY dari sebelumnya Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
Selain itu Muhammad Setiadi sebagai Inspektur Inspektorat DIY dari sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat DIY. Serta Yudi Ismono dilantik menjadi Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY.
Sultan berpesan setiap sinergi kerja yang dilakukan harus disemangati oleh sikap mutual-understanding dan mutual-trust, serta jauh dari sikap egoisme-sektoral. Di era digital yang serba cepat, pejabat harus mampu bekerja lintas sektor. Sehingga harus mengubah cara berpikir dan bertindak sekarang.
“Kolaborasi atau mati, collab or collapse. Pimpinan pratama harus men-deliver kapabilitas pribadi guna meningkatkan kapasitas kinerja OPD yang dipimpin,” kata Sri Sultan dalam sambutannya.
Ia mengingatkan pentingnya pejabat memahami mekanisme tugas, fungsi dan tata kerja OPD. Sebagai dampak dari misi Panca Mulia, maka pelaksanaan program memiliki model induk silang-OPD level provinsi, maupun silang-OPD Kabupaten/Kota dalam satu rumpun. Guna mencapai keberhasilan, diperlukan penyelarasan program antar level pemerintahan.
“Betapa pentingnya mekanisme strategi silang ini, kerap saya ingatkan pada banyak momentum dalam penyelarasan program dan pertanggungjawabannya, agar program rumpun OPD ada koordinasi, integrasi, sinergi,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
ESDM menyatakan belum memiliki data cadangan emas di Taman Nasional Ujung Kulon. Sebagian perairan sekitarnya masuk dalam WUP, tetapi bukan izin tambang.
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Aturannya mencakup aset tanpa putusan pidana, pembentukan dua badan baru, hingga batas Rp1 miliar.
Indonesia membawa tiga proyek mangrove dan padang lamun ke COP31. Simak potensi karbon biru, peluang pendanaan, dan tantangan verifikasinya.
Program Gentengisasi diterapkan di rumah subsidi Serang dengan pasokan awal 35.000 genteng tanah liat Jatiwangi berstandar SNI.
Film Gak Masuk Akal produksi Leo Pictures tayang 7 Januari 2027. Dibintangi Kamal Rasyid, film ini memadukan komedi absurd dan horor perdukunan.