Antisipasi Dampak Kenaikan BBM, Pemkab Bantul Siapkan Refocusing Anggaran

Harianjogja.com, BANTUL — Pemkab Bantul akan menyiapkan refocusing anggaran dalam APBD Perubahan beberapa waktu ke depan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan dampak kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan lainnya sehingga terjadi inflasi, bahkan di DIY sudah terjadi inflasi sebesar 5,7%.

Dengan terjadinya inflasi yang akibat naiknya harga-harga dipastikan yang paling terdampak adalah masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat berpenghasilan rendah.

BACA JUGA: BBM Naik, Retribusi Wisata Pansela Tak Ikut Dinaikkan. Ini Alasan Pemkab...

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) diakuinya sudah menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, “Kemudian dari Pemda dan Pemkab juga akan melakukan rofocusing anggaran kegiatan untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM, bisa dari belanja tidak terduga atau lainnya,” kata Halim, Selasa (6/9/2022).

Selain itu pihaknya juga akan mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2% untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM. DAU Bantul tahun ini, kata Halim, sebesar sekitar Rp1 triliun.

Jika diambilkan 2% maka sekitar Rp20 miliar yang akan digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.  

Selain itu pihaknya meminta pemerintah kalurahan juga mengalokasikan dana desa (DD) sebesar 30% untuk warga miskin atau warga tidak mampu. Namun bantuan warga miskin dampak kenaikan harga BBM tersebut polanya sepeti apa masih akan dibahas Pemkab Bantul

“Ini butuh koordinasi lebih lanjut, langkah apa saja yang perlu dilakukan tunggu beberapa hari ini kami akan mematangkan dengan beberapa stakeholder,” ujar Halim.

Menurutnya refocusing anggaran sebelumnya juga sudah dilakukan dalam pembahasan APBD 2022 untuk penanganan dampak Covid-19 dan yang digulirkan adalah bantuan langsung untuk warga terdampak Covid-19. Saat ini yang terdampak kenaikan harga BBM juga bisa dilakukan melalui APBD perubahan.

Namun bentuk bantuannya seperti apa masih dalam pembahasan. Pihaknya perlu mengundang sejumlah instansi dan stakeholder agar bantuan nanti tepat sasaran. “Treatment-nya [penanganannya] seperti apa kita tunggu,” katanya.

Sementara itu, Lurah Sumberagung, Kapanewon Jetis, Bantul, Yudi Fahrudin mengaku kalurahan saat ini tidak memiliki anggaran untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM. Namun jika ada regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemkab Bantul untuk mengalokasikannya, ia siap menjalankan.

“Belum ada gambaran untuk BLT BBM. Desa belum ada auran untuk ke sana. Desa manut kalau regulasinya seperi apa dan uangnya ada kita nurut. Ini enggak ada duitnya,” kata Yudi.

Saat ini pihaknya baru mengalokasikan bantuan langsung tunai sebagai dampak Covid-19. Pihaknya sudah menganggarkan 40% dari total Dana Desa (DD) Rp1,3 miliar untuk BLT Covid-19. Total yang mendapat bantuan BLT Covid-19 di Kalurahan Sumberagung sebanyak 152 orang, dengan besaran Rp300.000 per bulan selama setahun.  

Dia meyakini Pemerintah kalurahan lainnya juga sama tidak memiliki anggaran untuk bantuan dampak kenaikan harga BBM, “Kecuali ada regulasi dan anggarannya, kami mengikuti saja,” ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.