Google Ungkap Alasan Hapus Ribuan Kanal YouTube Pendukung Pemerintah RI
Google menghapus 10.134 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia sepanjang Agustus 2026. Total penindakan kuartal III mencapai 19.389 k
Ilustrasi ijazah/Antara-Oky Lukmansyah
Harianjogja.com, JOGJA—Hingga Oktober 2022, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY telah menerima tujuh laporan penahanan ijazah oleh sekolah.
Chasidin, Kepala Keasistenan Pencegahan ORI DIY, mengatakan secara umum laporan bidang pendidikan mendominasi setiap tahunnya, seperti laporan seragam, pungutan dan ijazah.
“Mayoritas aduan pendidikan per Oktober ini terkait dengan pungutan dan penjualan seragam oleh sekolah dan penahanan ijazah. Siswa yang enggak lunas membayar, ijazahnya ditahan,” kata Chasidin di SMAN 11 Jogja, Rabu (26/10/2022).
Chasidin mengatakan pelayanan pendidikan dan anggaran pendidikan dua hal yang berbeda. Dengan demikian, penahahan ijazah tak seharusnya terjadi.
“Penahanan ijazah tidak boleh, harus diselesaikan dengan cara lain. Jangan sampai peserta didik yang mau melanjutkan pendidikan atau bekerja dihambat, karena membutuhkan ijazah. Kalau begini kan mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan,” kata Chasidin.
Chasidin mengatakan, ORI DIY menerima tujuh laporan penahanan ijazah murid sekolah swasta hingga Oktober ini.
“Sebenarnya ada solusi. Misalnya dengan perjanjian dan skema cicilan, tanpa harus menahan ijazah. Cuma penahanan ijazah masih ada, terutama sekolah swasta, kalau sekolah negeri tidak ada,” kata Chasidin.
BACA JUGA: Hari Ini 12 Tahun Lalu: Merapi Erupsi dan Mbah Maridjan Meninggal
Chasidin mengatakan tidak ada regulasi penahanan ijazah. Meski demikian, sekolah masih menahan ijazah karena tidak ada sanksi tegas.“Kelemahannya karena sanksinya [bagi sekolah] tidak diatur Permendikbud.”
Seluruh laporan yang diterima ORI DIY telah dimediasi dan diselesaikan.
“Karena itu salah satu bentuk pelayanan publik dasar, seharusnya sekolah memberikan pelayanan, bukan malah menghambat. Priktek itu [penahanan ijazah oleh sekolah] adalah maladministrasi,” kata Chasidin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Google menghapus 10.134 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia sepanjang Agustus 2026. Total penindakan kuartal III mencapai 19.389 k
Kemenhub memperkuat pengawasan truk melalui ETLE Hub jelang Nataru 2026/2027. Penegakan hukum zero ODOL dimulai 1 Januari 2027.
Dua perempuan di Indramayu ditetapkan sebagai tersangka TPPO bermodus penempatan kerja ke Korea Selatan. Korban mengalami kerugian Rp55 juta.
UMP DIY 2027 naik 12,72% menjadi Rp2.725.000. Pemda DIY mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kemampuan pengusaha.
Dokter menjelaskan proses kelahiran dapat memengaruhi perkembangan mikrobioma usus bayi, tetapi bukan penentu tunggal kekuatan imunitas anak.
Dokter mengingatkan penyakit aorta kerap terlambat terdeteksi. Pada kasus diseksi aorta, risiko kematian dapat meningkat sekitar 1% setiap jam.