KPU Bantul Lantik 225 PPS, Didominasi Usia Muda

Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak 225 Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kalurahan dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul Didik Joko Nugroho, di Hotel Grand Rohan, Banguntapan, Bantul, Selasa (24/1/2023).

Didik menyebut dari 225 PPS sebagian besar adalah anak muda usia di bawah 30 tahun. Antusiasme PPS di Bantul cukup tinggi. Awalnya pendaftar hampir mencapai sekitar 800an orang, kemudian yang lolos administrasi dan mengikuti ujian tertulis sekitar 680 orang. Hasilnya yang lolos sekitar 480an orang untuk ikut seleksi tahap wawancara.

BACA JUGA : KPU Jogja Mulai Buka Pendaftaran PPK

Kemudian yang terpilih dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota PPS sebanyak 225 orang. “Kami bersykur karena antusiasme masyarakat untuk mendaftar PPS cukup tinggi. Kedua dari komposisi umur ternyata banyak yang muda-muda. Lebih dari 50 persen anak muda,” kata Didik, sesuai melantik dan mengambil sumpah jabatan PPS.

Padahal, dalam aturan, kata dia, tidak ada pembatasan usia untuk seleksi PPS maupun Panitia Pemungutan tingkat Kapanewon atau PPK. Justeru yang dibatasi usia itu adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus diutamakan di bawah 55 tahun.

Yang ditekankan menjadi syarat bagi PPS dan PPK adalah soal kesehatan seperti kolestrol, tekanan darah dan gula darah. Lebih lanjut Didik mengatakan masa tugas PPS selama 14 bulan yang berlaku sejak Januari 2023 sampai awal April 2024 mendatang. Meski Pemilu serentak 2024 masih lama namun tugas PPS sudah dimulai sejak bulan ini.

BACA JUGA : Ratusan Warga Jogja Perebutkan Lowongan PPK Pemilu 2024

Terdapat dua tugas PPS yang terdekat yang harus dilakukan PPS. Tugas pertama adalah membentuk petugas pendaftaran pemilih (Pantarih) berbasis TPS pada 26 Januari besok. Ia menyebut jumlah TPS dalam pemilu serentak 2024 mendatang bertambah menjadi 3.175 TPS dari sebelumnya atau Pemilu 2019 lalu sebanyak 3.040 TPS. Penambahan TPS tersebut karena pemilih bertambah.   
“Tugas kedua adalah teman-teman PPS akan dihadapkan pada verifikasi faktual dukungan DPD pada awal Februari mendatang. Verifikasi faktual itu pembuktian dukungan calon anggota DPD. Itu dua tugas yang menunggu PPS di depan mata,” ujar Didik.

Didik menekankan kepada semua anggota PPS untuk menguatkan pesan disampaikan KPU RI bahawa Pemilu 2024 mendatang harus menjadi sarana integrasi bangsa dan bukan sarana untuk memecah belah bangsa. Pesan itu harus disampaikan oleh PPS ke masyarakat mulai dari kalurahan sampai tingkat dusun.

“Oke ada perbedaan pilihan engga masalah tapi kekeluargaan dan kesatuan warga di level kalurahan sampai dusun harus disuarakan,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.