Kementerian ATR BPN Ungkap Ribuan Kasus Tanah Belum Tuntas hingga 2026
ATR/BPN menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan dalam 12 tahun. Sepanjang 2026, aset senilai Rp5,286 triliun berhasil diselamatkan.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo tidak ada rencana merestrukturisasi tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024 karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan.
BACA JUGA: KPU Kulonprogo Tunggu Masukan
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kulonprogo Yayan Mulyana mengatakan, restrukturisasi TPS diperbolehkan karena sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2022.
Menurut dia, KPU Kulonprogo saat ini masih melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di daerah ini.
"Nanti kalau dari hasil pencocokan dan penelitian (coklit) banyak yang kode tempat pemungutan suara (TPS) kurang dari 100, 150 atau 200 pemilih, maka dimungkinkan ada restrukturisasi TPS. Namun sampai saat ini restrukturisasi di Kulonprogo tidak ada karena jumlah rata-rata jumlah pemilih di setiap TPS ada 268 pemilih," kata Yayan.
Ia mengatakan jika hasil coklit ada perubahan, maka KPU Kulonprogo akan melakukan restrukturisasi atau perubahan.
Dia mengakui ada beberapa TPS yang jumlah pemilih sekitar 150-an. Hal ini dikarenakan lokasinya tidak bisa digabungkan dengan TPS lain. Misalnya, salah satu TPS di Kecamatan Kalibawang dekat kecamatan lainnya. Ada juga penambahan TPS di Kecamatan Wates karena di salah satu kelurahan/desa jumlah pemilih masih tersisa.
"Jumlah sisanya tidak memungkinkan digabungkan dengan TPS lain karena semua TPS sudah gemuk sehingga KPU Kulonprogo menambah satu TPS karena jumlah tambahan atau sisa pemilih sedikit, maka dibuat rata-rata total pemilih," katanya.
Yayan mengatakan TPS dengan jumlah pemilih berkisar 150 pemilih hanya ada 10 TPS yang tersebar di Kecamatan Wates, Kalibawang, Samigaluh, dan Kokap.
"Di Wates memang harus menambah TPS baru. Sedangkan di wilayah pegunungan karena kondisi geografis dari kampung satu ke kampung lainnya terhalang bukit sehingga tidak memungkinkan digabungkan," katanya.
Sebelumnya, Yayan mengatakan jumlah TPS pada 2024 naik 42 lokasi baru dari 1.258 lokasi pada Pemilu 2019 menjadi 1.300 lokasi untuk Pemilu 2024.
"Kenaikan jumlah TPS ini disebabkan penambahan jumlah penduduk," kata Yayan Mulyana.
Ia mengatakan pemetaan TPS untuk Pemilu 2024 dilakukan dengan melibatkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
"Kami sedang melakukan coklit pemilih di seluruh wilayah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
ATR/BPN menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan dalam 12 tahun. Sepanjang 2026, aset senilai Rp5,286 triliun berhasil diselamatkan.
Penerimaan PPh Badan mencapai Rp303,5 triliun hingga Oktober 2026, tumbuh 28,2%. Sektor perdagangan dan pertambangan mencatat kenaikan tinggi.
Komisi III DPR meminta Kapolda NTT mengusut laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede tanpa perlakuan khusus.
Diskominfo DIY menjelaskan gangguan siber pada portal CCTV saat demo 10 November. Kamera di lapangan disebut tidak sengaja dimatikan.
Prediabetes berisiko berkembang menjadi diabetes dalam 5–10 tahun. Kenali empat pilar gaya hidup untuk menjaga gula darah.
Kecelakaan bus Transjakarta dan Honda Genio di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun menyebabkan pengendara dan penumpang motor terluka.